Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan anggota KPU Timor Tengah Selatan (TTS). Mereka adalah Jammes H Tuka dan Eriezon R Oematan. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi sore (31/10) pukul 16.00 di Ruang Sidang DKPP Jalan MH Thamrin No. 14. Selaku ketua majelis
Jakarta, DKPP– Rapat kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (31/10) memasuki hari kedua. Acara digelar pukul 10.00 WIB di Hotel All Season, Jln. Talang Betutu No 02, Jakarta Pusat. Rapat kerja ini dihadiri oleh Plt Ketua DKPP, Nur Hidayat Sardini, Anggota Saut H Sirait, Ida Budhiati, Kepala Biro DKPP, Ahmad Khumaidi didampingi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode KPU Timor Tengah Selatan, dan KPU Alor, besok (31/10) pukul 16.00. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Dalam materi pengaduan No. 120/DKPP-PKE-II/2013 dan 121/DKPP-PKE-II/2013, Hendrik Banamtuan mendalilkan bahwa KPU Timur Tengah
Palangkaraya, DKPP– Sidang perdana untuk Teradu Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya Lodewik digelar melalui video conference (vidcon) pada Selasa (29/10) di Kejaksaan Tinggi Palangkaraya dan Kejaksaan Agung, Jakarta. Pengadu dalam perkara ini Ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah Theopilus Y Anggen, Lery Bungas, dan Eko Wahyu Sulistyo. Dalam sidang ini Pengadu dan Teradu hadir di Kejati
Jakarta, DKPP – Bertempat di gedung Pusat Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung RI, Selasa 29/9 pukul 13.30 WIB Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan aduan yang disampaikan oleh Pengadu
Jakarta, DKPP – Selama ini struktur penyelenggara Pemilu di atasnya baru akan turun tangan atau intensif melakukan pembinaan kepada jajarannya apabila terjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu di bawah. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, cara pembinaan kuratif semacam itu tidak akan efektif karena sebuah pelanggaran kodeetik penyelenggara Pemilu biasanya dimulai sejak lama atau jauh hari
Jakarta, DKPP – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Nur Hidayat Sardini berfoto bersama dengan Kasub Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah II Biro Administrasi DKPP Arif Ma’ruf dan Kasub Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi DKPP Umi Nazifah, di Gedung Sarinah, Lantai 12, Jalan MH Thamrin, Jakarta, tadi pagi (29/10). Arif sebelumnya di Pelaksana pada Biro Teknis
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat-Minggu (25-27/10) bertempat di Hotel Horison, Bogor menggelar Evaluasi Pelaksanaan Tugas DKPP RI. Disela-sela evaluasi, diisi pula acara pematangan draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. Dalam acara ini DKPP melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kepolisan RI,
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada
Jakarta, DKPP– Akibat tidak tersedianya anggaran, pihak Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) tidak dapat menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP, hari ini, Kamis (24/10). Sebelumnya, kelima komisioner KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) ini dilaporkan oleh Florentina Laiyan, Ketua Panwaslu Kab Maluku Tenggara Barat (MTB). Kelimanya disangkakan