Jakarta, DKPP – Pendapat ahli Maruarar Siahaan menyimpulkan bahwa KPU Maluku tidak menghormati hak konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Maluku juga tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu dan tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menjaga netralitas, imparsialitas dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. “Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan
Jakarta, DKPP– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pagi tadi, Senin (3/2) mendatangi kantor DKPP. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu 2014. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut H Sirait, Ida Budhiati (ex officio KPU) dan Nelson Simanjuntak (ex officio
Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukum Ilhammi melaporkan anggota KPU Jambi Desi Arianto karena rangkap jabatan. “Teradu III telah melakukan rangkap jabatan sebagai pendamping manajemen program Serjusade (Seratus Juta Satu Desa) yang merupakan program Bupati terpilih Kabupaten Sorolangon,†katanya dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Jambi, (30/1) pukul 10.00 WIB. Lanjut
Jakarta, DKPP – Kiprah suami salah seorang anggota KPU Jambi juga menjadi sasaran pengaduan Pengadu dalam sidang DKPP. Pasalnya, Pengadu menilai Indra Lesmana, suami Nuraida Fitri Habi anggota KPU Jambi, masih menjadi pengurus partai namun juga menjadi pengacara KPU kabupaten atau kota dalam sengketa pilkada. “Teradu IV telah melanggar kode etik berat. Karena telah melakukan
Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukumnya Ilhammi melaporkan kelima komisioner KPU Jambi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (DKPP). Pasalnya, dia menduga para Teradu telah meloloskan anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat. “Anggota KPU yang dimaksud adalah Suparmin dan Syahrudin, anggota KPU Muaro Jambi, Moh Zamani, anggota KPU Batanghari, Muhammad Kinas, anggota KPU
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (Kamis, 30/1) menolak seluruh dalil pengaduan yang diajukan oleh mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel, Papua, Yoseph Wanan. Atas penolakan ini, DKPP merehabilitasi nama baik para Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Papua serta Ketua dan Anggota Bawaslu Papua
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten Kaur digelar hari ini (Kamis, 30/1) di ruang sidang DKPP. Dalam sidang ini, salah satu Teradu yang merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur diputus bersalah dan diberhentikan secara tetap oleh DKPP. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (30/1) memberhentikan secara tetap salah satu Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetapkepada Teradu selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Buduran atas nama Sdri. Dian Andajani Prabandaru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,†demikian amar putusan DKPP seperti dibacakan oleh
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi ketetapan terhadap perkara Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dalam sidang yang digelar pada Kamis (30/1). Hal ini karena para Teradu, yakni Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tambrauw atas nama Petrus Hendri Irianto, Erens O Syufi, Ludia Maran, Marten Yewen, dan Anselmus Yappen tidak lagi menjabat sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan pengaduan Tirmizi dengan Nomor Registrasi 3/DKPP-PKE-III/2014, dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Khairul Anwar selaku Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur dan Hambali, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur. “DKPP menetapkan pengaduan Pengadu demi hukum tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena tidak lagi memenuhi syarat