Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU RI besok (08/10). Lokasinya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Teradunya adalah tiga komisioner KPU dan seorang pegawai setjen KPU RI. Sedangkan Pengadunya Yulianus Dwaa, ketua Koalisi Rakya Prodemokrasi Provinsi Papua. Pokok pengaduannya berdasarkan nomor 110/DKPP-PKE-II/2013,
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dibentuk dengan tujuan menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Integritas dan kredibilitas proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu merupakan hal pokok dalam mewujudkan Pemilu yang luber jurdil. Karena dibentuk dengan dasar menegakkan etika penyelenggara Pemilu maka tugas dan fungsi lembaga ini secara substansial adalah menegakkan hukum dan etika (Rule
Cisarua, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas DKPP RI bertempat di Grand Ussu Hotel & Convention. Acara digelar Kamis-Sabtu 3-5/10 dihadiri oleh Ketua dan Anggota DKPP. Adapun tujuan dari digelarnya kegiatan ini adalah dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas DKPP RI terutama pelaksanaan tugas penanganan kasus-kasus pelanggaran kode etik penyelenggara
*** Lebih Banyak yang Direhab Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memberhentikan tetap penyelenggara Pemilu sebanyak 102 anggota, yang diberhentikan sementara 13 anggota. Ada pun yang mendapat sanksi berupa peringatan tertulis sejumlah 124 anggota. Mereka adalah penyelenggara Pemilu yang dinyatakan terbukti melanggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan tingkat kesalahan yang berbeda-beda. Total sanksi
Jakarta, DKPP– Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait mengungkapkan bahwa DKPP hanya mengadili penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu baik ditingkat pusat maupun daerah. Pernyataan tersebut diungkapkan Saut saat memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mantan komisioner KPU Kab. Mamasa, Sulawesi Barat yang habis masa jabatannya pada Oktober 2013 ini. “DKPP ini statusnya
*** Dua Anggota Direhabilitasi dan Diperingatkan Keras Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Luwu H Andi Padellang. Selain itu juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ashar Sabry, dan Muh. Ridwan Salam. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi sore (03/10) pukul
Lombok, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpesan agar perguruan tinggi menyampaikan pesan-pesan kenabian. Sehingga perguruan tinggi ini tidak lagi menjadi pabrik teknisi, tapi sebagai pencerah. ''Upaya membangun universitas ini belum selesai. Yang mesti dipikirkan adalah mencetak para alumni yang beretika,'' katanya, Rabu (2/10). Jimly menyampaikan hal tersebut saat mengisi