Medan, DKPP– Setelah melewati acara Pembukaan, rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Medan, Sumatera Utara dilanjutkan dengan acara inti, yakni penyampaian materi. Sesi pertama adalah Membangun Komitmen Belajar yang dilangsungkan pada Kamis (17/10) malam. Ada sekitar 25 peserta yang hadir dalam sesi ini. Mereka adalah Anggota
DKPP, Medan – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa hakim tidak boleh berurusan perkara langsung dengan orang berperkara. “Saya tidak pernah mau bertemu dengan orang berperkara. Ada gubernur yang minta waktu bertemu dengan saya. Saya tolak itu karena dia berperkara,” ungkapnya ketika disela oleh salah seorang peserta untuk menyerahkan laporan pengaduan
Medan, DKPP – Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap agar anggota KPU dan Bawaslu yang ada di daerah bertindak sesuai dengan kesantunan tata laku penyelenggara negara, tata laku penyelenggara Pemilu dan tata laku sebagai pelayan masyarakat. Karena, KPU dan Bawaslu bisa menjadi objek pengaduan. “Kita harus siap menerima cemoohan atas prestasi yang didapatkan. Tidak boleh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) tugas DKPP. Bertempat di JW Marriott Hotel, Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, acara tersebut dilaksanakan Kamis-Sabtu (17-19/10). Peserta undangan sosialisasi terdiri atas komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ketua dan Anggota
Anggota KPU Kota Semarang Mendapatkan Peringatan Keras JAKARTA, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada anggota KPU Kota Semarang. DKPP juga mengabulkan sebagian pengaduan Pengadu. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik KPU Kota Semarang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). DKPP juga menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik KPU Maluku Tenggara Barat dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa (10/12) pukul 13.30. Ketua
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (10/12) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, atas nama Iwan Syarifudin. Pengadu dalam perkara ini adalah Moch. Abdul Latief, Ketua Panwaslu Kota Banjar. “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (10/12) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner KPU Kabupaten Mimika, Papua. Selain empat komisioner tersebut, DKPP juga memberhentikan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV atas nama Sdr.
Jakarta, DKPP – Setelah, sidang Putusan KPU Lombok Barat, semakin bertambah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi. Dari sebelumnya, 353 sekarang ini sebanyak 358. “Ini menandakan bahwa tidak setiap penyelenggara Pemilu berakhir dengan pemecatan. Kami objektif dalam menilai perkara,” kata juru bicara sekaligus anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Jumat (11/10). Namun pihaknya juga tidak segan untuk memberhentikan
Jakarta, DKPP– Hari kedua pertemuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (11/10) diisi dengan acara pematangan draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. Dalam acara ini DKPP melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kepolisan RI, LSM pegiat Pemilu, dan Staf Ahli Badan Legislatif DPR RI.