Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan merehabilitasi ketua dan anggota KPU Pati, Jawa Tengah. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Pati atas nama Achmad Jukari, Pramudya Buti Listyantoro, Much. Nasich, Endro
Jakarta, DKPP – Sumarno mengadukan Panwaslu Sragen kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, Panwaslu setempat telah memberhentikannya sebagai anggota Panitia Pengawas Kecamatan Masaran. Teradu adalah Slamet Basuki, Heru Cahyono, dan Mursini. “Panwaslu Sragen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 273/Panwaslu-SRG/X/2013 tertanggal 10 September 2013 kepada saya Sumarno tentang Pemberhentian sebagai anggota Panwascam Masaran Kabupaten Sragen. Apalagi surat
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengirimkan surat No. 0935/Und/DKPP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPR RI, perihal Konsultasi Naskah Akhir Tata Laksana penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun maksud dari penyampaian surat tersebut yakni untuk meminta masukan, tanggapan dan pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Bersama tentang
Jakarta, DKPP– Sidang ketiga untuk perkara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (22/10) memasuki agenda memeriksa keterangan Terkait. Pengadu Enny Anggrek yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor menghadirkan dua orang Terkait, yakni Ketua Panwaslu Alor Dominika Deran dan Anggota Handi Sawaka. Ketua Panel Majelis Saut Hamonangan Sirait yang didampingi Anggota Nur Hidayat
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini, Selasa (22/10) menggelar sidang lanjutan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua da Anggota KPU Kab Timor Tengah Selatan (TTS) , Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang ini merupakan sidang kali keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang kali ini, Pengadu II yakni Johanis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Pati Jawa Tengah, pada besok (22/10) pukul 13.30 WIB. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan M.H. Thamrin No14 Jakarta Pusat. Dalam materi pengaduan, Pengadu mendalilkan para Teradu memasukkan nama
Manado, DKPP – Sebagai pedoman perilaku, kode etik penyelenggara Pemilu memiliki tujuan melindungi anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya dari kemungkinan persangkaan moral hazard yang ditujukan kepadanya. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, sebagai pejabat administrasi kepemiluan mereka rentan persangkaan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil Pemilu. Apabila mereka lurus dalam memedomani Kode Etik Penyelenggara Pemilu, mereka akan
Medan, DKPP – KPU dan Bawaslu mesti berpegangan pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan. Sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh KPU, sementara Bawaslu mengawasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan Putusan DKPP dimaksud. “Mengabaikan Putusan DKPP berpotensi diadukan ke DKPP. Tentu saja bila pengaduan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel dengan bukti-bukti
Medan, DKPP – Pemilu yang akan digelar pada tahun 2014 ini sebenarnya memiliki peluang sukses yang lebih besar daripada Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu tahun 2009. Dari seluruh sisi yang dulu dikeluhkan untuk Pemilu tahun 2009, pada Pemilu tahun 2014 ini nyaris tidak ada. Karena itu tidak cukup alasan apabila Pemilu tahun 2014 tidak lebih baik atau
Medan, DKPP – Pada Jumat (18/10) pukul 19.30 memasuki evaluasi dan penutupan pelaksanaan bimbingan teknik Tata Cara Penerimaan Pengaduan DKPP. Pada evaluasi ini, peserta bimtek mengisi lembar pertanyaan yang diberikan panitia. Selain itu, mereka juga diberikan formulir cara pengisian pengaduan. Bimtek sendiri diikuti oleh penyelenggara Pemilu termasuk sekretariat dari lima provinsi yakni KIP Aceh, KPU