Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua PPK Banda Baro, Aceh Utara telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua PPK Banda Baro Tajuddin. “Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Anggota Panwaslu Kota Tanjung Pinang telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada satu anggota Panwaslu Kota Tanjung Pinang a.n Baharudin. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas nama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Haedar Djidar, ketua KPU Kota Palopo, Muh. Amran Annas, anggota KPU Kota Palopo, Sumarsono, ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara dan Husna M, ketua PPS Kel. Penggoli. Namun DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepadaSamsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo). “DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Panwaslu Magetan, Joko Siswanto dan Suprianto. DKPP menolak seluruh pengaduan Pengadu. “DKPP memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini dan memerintahkan Badan PengawasPemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,†kata Nelson Simanjuntak saat membacakan Putusan, Jumat (23/5). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Jember Ketty Setyorini. Sedangkan kepada tiga anggota KPU Habib Rohan, Hok Wicaksono, dan Hasan Kukuh Ratmono, DKPP merehabilitasi mereka. Putusan tersebut disampaikan saat Sidang di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Jumat (23/5). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Nelson Simanjuntak,
*** Dua Ketua PPK Dipecat Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPU Bulukumba. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Ketua PPK Kecamatan Bulukumpa dan Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale. “DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetapkepada Teradu I atas nama Sudirjaya dan Teradu V atas nama Ahmad Sainal (masing-masing selaku Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua KPU Katingan Sapta Tjita. DKPP juga memberikan sanksi tertulis berupa peringatan kepada H. Wirman K Saad, Subandy, Leti Resia Novika, Usman Sitepu selaku anggota KPU Kabupaten Katingan dan Alfonse, ketua Panwaslu Kec. Katingan Hilir. Sanksi tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Bandung Barat. Mereka adalah Iing Nurdin, Ai Wildani Sri Aidah, dan Beben Fathurokhman masing-masing selaku Teradu I, Teradu II dan Teradu III. Pemulihan nama baik itu disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (23/05) Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada ketua dan satu anggota Panwaslu Bulungan. Mereka adalah Rudy Suhartono dan Suhartono. Sanksi tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (23/5). DKPP juga memberikan sanksi berupa peringatan kepada Siti Nuhriyati, anggota Panwaslu Kabupaten Bulungan. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Bengkayang Martinus Khiu. Sanksi tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (23/5). “DKPP memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,†kata Valina Singka Subekti saat