Guci, DKPP- Dalam acara Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Tingkat Kab Batang yang digelar di Guci, Tegal (21-22/2) Anggota sekaligus juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan bahwa DKPP dapat pula menjadi clearing house dari persangkaan publik. “DKPP bukan hanya sebagai tempat mengadu saja, tapi DKPP juga sebagai clearing house (tester)
Guci, DKPP– Faturrochman Salah satu anggota PPK di Kab Batang yang juga merupakan peserta dalam acara “Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Tingkat Kab Batang†mengungkapkan bahwa Nur Hidayat Sardini merupakan motivator bagi penyelenggara Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Fatur usai mendengar paparan Sardini, 21-22 Februari 2014 di Guci,Tegal. “Pak Sardini ini seperti
Guci, DKPP– Anggota sekaligus juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu terikat kode etik selama 24 jam. Hal tersebut diungkapkan Sardini saat menjadi narasumber dalam acara “Rapat Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Tingkat Kab Batang†yang digelar 21-22 Februari di Guci, Tegal. Menurutnya, status penyelenggara Pemilu itu melekat dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Pengaduan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,†di Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasyim tadi malam (19/02). Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh staf bagian pengaduan di lingkungan sekretariat DKPP dan anggota DKPP. Hadir pula bagian Kabagn Pengawasan Internal Sekjen Bawaslu, Pekerti
Jakarta, DKPP- Sidang putusanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (20/2) menolak seluruh dalil pengaduan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terhadap Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues. Dengan penolakan tersebut, DKPP mengembalikan nama baik (merehabilitasi) para Teradu. “Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi seluruh komisioner KPU Provinsi Jambi, Kamis (20/1) pukul 14.00. Mereka dinyatakan tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Saut H Sirait, Ida Budhiati, Prof Anna Erliyana, serta Valina Singka Subekti. Sedangkan pihak
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar hari ini (Kamis, 20/2) menerima sebagian dalil pengaduan yang yang diajukan oleh Ikram A terhadap para Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Atas putusan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada para Teradu. “Menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu
Jakarta, DKPP – Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu memasuki sesi kedua, Kamis (20/02). Hadir seluruh staf bagian pengaduan di lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) dan anggota DKPP. Turut hadir sebagai narasumber juga aktivis penggiat Pemilu seperti Ahsanul Minan dan Jojo Roh serta Rahmad Bagja dari BK DPR RI.
Jakarta, DKPP- Benar tidaknya Teradu Yusrizal yang merupakan Anggota Panwaslu Bandar Lampung melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah Anggota Panwascam di Bandar Lampung menemui titik terang. Hal tersebut terungkap dari keterangan Saksi kunci, yakni Noviana Basri, dalam sidang kedua untuk perkara Bandar Lampung yang digelar hari ini (Rabu, 19/2) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Di
Jakarta, DKPP– Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sanksi Peringatan bagi penyelenggara Pemilu memiliki sifat mendidik. Hal tersebut diungkapkan Jimly saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Pemilu 2014 : Kesiapan Penyelenggaraan dan Tantangannya yang diselenggarakan oleh Kompas, Rabu (19/2). “ Sanksi Peringatan itu memiliki sifat mendidik, jadi sekeras apapun DKPP memberikan sanksi peringatan itu