Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat 6/6 kembali memeriksa perkara Nomor 92/DKPP-PKE-III/2014 setelah sidang sebelumnya (28/5) hanya berlangsung buka tutup karena kendala teknis. Pemeriksaan kali kedua ini digelar kembali melalui video conference. Panel majelis diketuai oleh Nur Hidayat Sardini (anggota DKPP) bertempat di ruang Diskrimti Kejagung, Jakarta dengan didampingi Monang Sitorus, Tengku
Jakarta, DKPP– Sidang pemeriksaan untuk perkara Kabupaten Bungo, Jambi, kembali digelar hari ini (Jumat,6/6). Ini adalah sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dua Pengadu, Sudirman dan Afrizal, menghadirkan tiga orang saksi, yakni Asnawi, M Yusa, dan Jakfar. Asnawi dan M Yusa adalah mantan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dua TPS yang diduga
Jakarta, DKPP– Untuk ketiga kalinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode yang dilakukan jajaran KPU dan Panwaslu Kota Dumai, Riau, Jumat (6/6). Sidang ini digelar melalui video conference di mana Ketua Majelis Saut Hamonangan Sirait berada di Jakarta. Sedangkan Anggota Tim Pemeriksa Daerah, Pengadu Uber Firdaus, Teradu Darwis, Edi Indra,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) memanggil KPU dan Panwaslu Kota Medan untuk diperiksa, Jumat (6/6). Pemeriksaan berlangsung melalui video conference, dengan ketua panel, Nur Hidayat Sardini yang didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah Prov. Sumut. Dari Kejati Sumut, Pengadu yang bernama Washington Pane memaparkan dalil aduannya. Disampaikan dalam pemeriksaan bahwa Teradu atas nama
Jakarta, DKPP – Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 9 (Tuban dan Bojonegoro) Nomor urut 6 dari Partai Gerindra HM Rofik mengadukan ketua dan anggota KPU Tuban masing-masing Soemitro Karmani, H Ahmad Suwardji, HM Heru Prapto, Wasis Susilo dan Yayu Dwi. Pasalnya, mereka tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Tuban. “Menurut data yang saya, saya memenangkan perolehan suara
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Luwu hari ini, Jumat (6/6) menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar oleh DKPP. Kelima Teradu ini diperkarakan oleh Hasrul Hasis salah seorang Caleg DPRD Kab Luwu dari PPP. Adapun pokok aduannya yakni para Teradu dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik karena menyelenggarakan Pleno rekapitulasi
Jakarta, DKPP- Dean Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (6/6) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Kalimantan Timur. Kelima Teradu ini diperkarakan oleh syarifudin, rinda Desianti, Gamal, Mikratina dan Syafruddin yang merupakan mantan komisioner KPU Kab/Kota di beberapa wilayah di Provinsi Kaltim. Pada
Jakarta, DKPP – Asminur, kader PPP, menilai bahwa PPK Kota Baru Kabupaten Sungai Penuh melakukan penggelembungan suara dan terjadi bagi-bagi suara oleh petugas di kantor kecamatan. Pembagian suara itu dilakukan baik kepada internal partai maupun kepada eksternal partai. “Selain itu, sebelum masuk formulir C1, ada pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS. Mereka yang melakukan pencoblosan itu
Jakarta, DKPP– Pengadu untuk perkara Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Martua Bakkara justru tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik jajaran KPU Tanjung Pinang yang diadukan ke DKPP, Kamis (5/6). Alasannya, dia sedang berada di luar kota. Ironis memang, sebagai Pengadu yang berkepentingan atas perkara ini, kesempatan yang diberikan DKPP tidak dimanfaatkan dengan
Rilis Berita Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014 Jakarta, DKPP — Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus