Jakarta, DKPP – Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 9 (Tuban dan Bojonegoro) Nomor urut 6 dari Partai Gerindra HM Rofik mengadukan ketua dan anggota KPU Tuban masing-masing Soemitro Karmani, H Ahmad Suwardji, HM Heru Prapto, Wasis Susilo dan Yayu Dwi. Pasalnya, mereka tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Tuban. “Menurut data yang saya, saya memenangkan perolehan suara
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Luwu hari ini, Jumat (6/6) menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar oleh DKPP. Kelima Teradu ini diperkarakan oleh Hasrul Hasis salah seorang Caleg DPRD Kab Luwu dari PPP. Adapun pokok aduannya yakni para Teradu dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik karena menyelenggarakan Pleno rekapitulasi
Jakarta, DKPP- Dean Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (6/6) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Kalimantan Timur. Kelima Teradu ini diperkarakan oleh syarifudin, rinda Desianti, Gamal, Mikratina dan Syafruddin yang merupakan mantan komisioner KPU Kab/Kota di beberapa wilayah di Provinsi Kaltim. Pada
Jakarta, DKPP – Asminur, kader PPP, menilai bahwa PPK Kota Baru Kabupaten Sungai Penuh melakukan penggelembungan suara dan terjadi bagi-bagi suara oleh petugas di kantor kecamatan. Pembagian suara itu dilakukan baik kepada internal partai maupun kepada eksternal partai. “Selain itu, sebelum masuk formulir C1, ada pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS. Mereka yang melakukan pencoblosan itu
Jakarta, DKPP- Menjelang Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) mengunjungi DKPP pagi tadi, (5/6). Kedatangan Ketua, anggota beserta staf Komnas HAM ini diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. Pertemuan ini adalah pertemuan kali kedua antara Komnas HAM dan DKPP, setelah sebelumnya digelar sebelum plaksanaan
Jakarta, DKPP– Pengadu dengan registrasi Nomor 89/DKPP-PKE-III/2014 atas nama Agus Sofyan yang merupakan kuasa hukum dari Adam Baedawi kembali tidak hadir dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar Rabu (28/5) lalu, Pengadu juga tidak hadir dalam persidangan. “Saya sudah menghubungi via telepon, SMS, email, dan faksmile kepada Pengadu menginformasikan
Jakarta, DKPP– Adanya perbedaan formulir perolehan suara calon legislatif (caleg) di tingkat TPS (Formulir C 1) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Batam, Kepulauan Riau, telah membuat bingung caleg dari Gerindra Helmalia Jelita Putri. Formulir tersebut ada yang berhologram dan ada yang tidak. Akibatnya, caleg yang juga artis sinetron tersebut tidak dapat membedakan mana yang sah
Jakarta, DKPP – Sidang kode etik KPU Padang Lawas dan PPK Kecamatan Barumun, Provinsi Sumatera Utara, berlangsung lima menit, Kamis (5/6). Pasalnya, Pengadu, Irfan Fadila Mawi dan Fauzi Iskandar Nasution absen. Sidang harusnya dimulai pukul 13.30 WIB. Namun hingga pukul 14.30, Pengadu belum juga hadir. “Pengadu katanya masih di jalan. Sampai ke lokasi sekitar satu
Jakarta, DKPP– Pengadu untuk perkara Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Martua Bakkara justru tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik jajaran KPU Tanjung Pinang yang diadukan ke DKPP, Kamis (5/6). Alasannya, dia sedang berada di luar kota. Ironis memang, sebagai Pengadu yang berkepentingan atas perkara ini, kesempatan yang diberikan DKPP tidak dimanfaatkan dengan
Rilis Berita Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014 Jakarta, DKPP — Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus