Sidang Kedua Perkara KPU Provinsi Kaltim Digelar Hari Ini

Jakarta, DKPP- Dean Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Jumat (6/6) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Kalimantan Timur. Kelima Teradu ini diperkarakan oleh syarifudin, rinda Desianti, Gamal, Mikratina dan Syafruddin yang merupakan mantan komisioner KPU Kab/Kota di beberapa wilayah di Provinsi Kaltim. Pada

Pengadu Menduga PPK Kota Baru Lakukan Penggelembungan Suara

Jakarta, DKPP –   Asminur, kader PPP, menilai bahwa PPK Kota Baru Kabupaten Sungai Penuh melakukan penggelembungan suara dan terjadi bagi-bagi suara  oleh petugas di kantor kecamatan. Pembagian suara itu dilakukan baik kepada internal partai maupun kepada eksternal partai.     “Selain itu, sebelum masuk formulir C1, ada pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS. Mereka yang melakukan pencoblosan itu

Sidang Kode Etik Pertama KPU Kab. Pasuruan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan registrasi perkara Nomor 105/ DKPP-PKE-III/2014, Kamis (05/06). Pemeriksaan yang berlangsung melalui video conference dengan Teradu KPU Kab. Pasuruan, diketuai oleh Dr Valina Singka Subekti (anggota DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah untuk Prov. Jawa Timur. Sidang kali pertama yang beragendakan pembacaan dalil aduan ini berlangsung

Jelang Pilpres 2014, Komnas HAM Gelar Pertemuan dengan DKPP

Jakarta, DKPP- Menjelang Pilpres yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) mengunjungi DKPP pagi tadi, (5/6). Kedatangan Ketua, anggota beserta staf Komnas HAM ini diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie. Pertemuan ini adalah pertemuan kali kedua antara Komnas HAM dan DKPP, setelah sebelumnya digelar sebelum plaksanaan

Pengadu Tidak Hadir, Sidang Pemeriksaan KPU dan Panwaslu Bangkalan Jatim Berlangsung Buka Tutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan registrasi Nomor 90/DKPP-PKE-III/2014, Kamis (5/6) melalui video conference  yakni ketua majelis hakim Saut Hamonangan Sirait (anggota DKPP)  berada di ruang sidang DKPP Jakarta sementara Tim Pemeriksa Daerah yakni Nunuk Nuswandari, Kris Nugroho dan Sri Sugeng Pujiatmiko di Bawaslu provinsi Jatim. Dalam formulir aduan Nomor

Sidang KPU Kab Tangerang, Dua Kali Pengadu Tak Hadir dalam Persidangan

Jakarta, DKPP–  Pengadu dengan registrasi Nomor 89/DKPP-PKE-III/2014  atas nama Agus Sofyan yang merupakan kuasa hukum dari Adam Baedawi kembali tidak hadir dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar Rabu (28/5) lalu, Pengadu juga tidak hadir dalam persidangan. “Saya sudah menghubungi via telepon, SMS, email, dan faksmile kepada Pengadu menginformasikan

Sidang Kode Etik KPU Padang Lawas Berlangsung Lima Menit

Jakarta, DKPP â€“ Sidang kode etik KPU Padang Lawas dan PPK Kecamatan Barumun, Provinsi Sumatera Utara, berlangsung lima menit, Kamis (5/6). Pasalnya, Pengadu, Irfan Fadila Mawi dan Fauzi Iskandar Nasution absen.   Sidang harusnya dimulai pukul 13.30 WIB. Namun hingga pukul 14.30, Pengadu belum juga hadir. “Pengadu katanya masih di jalan. Sampai ke lokasi sekitar satu

Pengadu Perkara Tanjung Pinang Tak Hadir, Ketua Majelis DKPP Apresiasi Teradu

Jakarta, DKPP– Pengadu untuk perkara Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Martua Bakkara justru tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik jajaran KPU Tanjung Pinang yang diadukan ke DKPP, Kamis (5/6). Alasannya, dia sedang berada di luar kota. Ironis memang, sebagai Pengadu yang berkepentingan atas perkara ini, kesempatan yang diberikan DKPP tidak dimanfaatkan dengan

Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014

Rilis Berita   Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25  April s.d. 2 Mei 2014     Jakarta, DKPP â€” Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus