Urgensi Penyusunan Peraturan Bersama tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu

  Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun Peraturan Bersama tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu. Penyusunan Peraturan bersama ini bertujuan agar mekanisme kerja ketiga lembaga penyelenggara Pemilu semakin profesional dan bersinergi.   Sebelumnya ketiga lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) telah memiliki sebuah Peraturan Bersama Nomor 1,11, 13 Tahun 2012,

Valina Singka : 2014 Pemilu Kolosal

Jakarta, DKPP – Pada tahun 2014 akan dihadapkan dengan Pemilu kolosal. Tempat Pemungutan Suara lebih dari 573 ribu. Petugas panitia pemungutan suara jumlahnya sangat banyak.  Jumlah pemilih juga meningkat. Dari Sabang sampai Merauke masyarakat memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian disampaikan Dr Valina Singka Subekti, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Penyusunan Peraturan Bersama DKPP KPU Bawaslu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan Penyusunan Peraturan DKPP Tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (23-25/5) di Jakarta.   Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait dan

Besok KPU Kembali Disidang

Besok KPU Kembali Disidang Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali akan menyidangkan para komisioner Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Selasa (21/05), pukul 10.00 WIB. Sidang dengan agenda pembacaan Putusan ini terkait aduan 6 partai yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu. Ada pun pihak Teradu ketujuh anggota komisioner KPU yaitu: Husni Kamil Manik, (ketua sekaligus

Sidang Pembacaan Putusan Pengaduan Parpol

Sidang Pembacaan Putusan Pengaduan Parpol Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (21/5) pukul 10.00 WIB, menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan anggota KPU serta sejumlah KPU di daerah. Sidang digelar di ruang sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang kali ini menutup rangkaian 7 kali

DKPP Peringatkan Ketua KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (21/5) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan dengan Teradu Ketua dan anggota KPU, 30 KPU di daerah dari 11 Provinsi dan Ketua dan Angglota Bawaslu. Sidang digelar pukul 10.30 WIB di ruang sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta.  

Ketum Partai Republik Terima Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Umum Partai Republik Marwah Daud Ibrahim Ph.D mengatakan bahwa ia sangat menerima dengan keputusan DKPP. “DKPP cukup fairlah dalam keputusan ini,” ujar Marwah. Marwah Daud mengaku, pihaknya melaporkan KPU kepada DKPP bukan karena partainya tidak lolos menjadi peserta Pemilu. Ia hanya memperingatkan terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu. “Tolok ukur keberhasilan Demokrasi

DKPP Anggap KPU Masih Kurang Transparan

Jakarta, DKPP- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperingatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan sidang kode etik yang digelar DKPP. Peringatan  tersebut  terkait aduan beberapa partai politik (parpol) yang tidak lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2014. “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada para Teradu I atas nama Sdr. Husni Kamil Manik, sebagai Ketua Komisi

Tiga Anggota DKPP Beda Pendapat

Jakarta, DKPP- Tiga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beda pendapat (dissenting opinion) dalam memutuskan perkara KPU. Terjadinya dissenting opinion disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan atas laporan enam partai.  Keenam partai itu; Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Buruh, Partai Republik, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).  Dalam

Parpol Usulkan Saksi Pemilu Dibiayai APBN

Jakarta, DKPP- Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah keberadaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Hadirnya saksi dianggap dapat mengurangi kecurangan Pemilu. Akan tetapi, tidak semua partai politik (parpol) peserta Pemilu mampu merekrut saksi secara maksimal dengan alasan finansial. Persoalan saksi tersebut mengemuka dalam diskusi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan parpol