Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (2/9) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hambali, Ketua dan Arkam, Anggota KPU Kabupaten Tolitoli. Perkara No. 173/DKPP-PKE-III/2014 tersebut dilaporkan oleh Nasrun Hi. Kasim, Caleg No. 08 dari PKS, Kab. Tolitoli. Pengadu menduga adanya pembiaran penggelembungan suara dan perusakan kotak suara oleh
Jakarta, DKPP – Barnabas Dumas Manery, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Selasa (2/9) berhadapan dengan Muhammad, Ketua Bawaslu RI di ruang sidang DKPP, JL. MH Thamrin 14, Jakarta. Pemeriksaan ini didasari atas laporan yang masuk ke DKPP dari Bawaslu RI Nomor 621/I-P/L-DKPP/2014. Pemeriksaan hari ini merupakan sidang kali pertama yang digelar DKPP dengan agenda pembacaan dalil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (1/9) menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota KIP Provinsi Aceh. Ridwan Hadi, Basri M Sabi, Roby Syah Putra, Fauziah, Junaidi, Muhammad dan Hendra Fauzi selaku ketua dan anggota KIP Provinsi Aceh. Mereka diadukan oleh Teuku Raja Mulia, Taufik Frizal, T Jamalul Adil, Tgk Syafari Ali
Banda Aceh, DKPP – Komisoner Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh Singkil Dodi Syahputra diduga mengintervensi Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Tuduhan itu disampaikan oleh Pengadu Syafrijal Bako, kuasa dari caleg DPRK Aceh Singkil, Wartono dari Gerindra dalam sidang kode etik DKPP di Kantor Bawaslu Provinsi Aceh, Sabtu (30/8/2014). Menurut Syafrijal, intervensi tidak lain untuk
Bengkulu, DKPP – Seputra Marwan, pengurus PDI Perjuangan, menuntut pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan. Pasalnya, menurut Pengadu, ada rekapitulasi di sejumlah TPS yang bermasalah. Hampir 95 persen saksi mengajukan keberatan. Dan hal ini dituangkan dalam formulir DA2, katanya. Dia menyampaikan kepada Panwaslu mengenai apa yang terjadi. Dari Panwaslu, Vera menjanjikan
Banda Aceh, DKPP- Lima komisoner Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, diduga meloloskan calon anggota legislatif (caleg) yang tidak melaporkan dana kampanyenya. Caleg tersebut adalah Taufik, caleg DPRK Aceh Singkil dari PDIP. Menurut Pengadu Amirul Mukminin, pengurus DPC PDIP Aceh Singkil, partainya tidak pernah menerima laporan dana kampanye Taufik. Sehingga dia berpendapat, Taufik
Aceh, DKPP- Komisi Independen Pemilu (KIP) Kabupaten Tamiang, Aceh, disangka telah meloloskan anggota legislatif (caleg) DPRK Aceh Tamiang atas nama Desi Amelia yang diduga memiliki dobel keanggotaan partai politik. Desi adalah caleg nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sangkaan itu disampaikan oleh Rahmad Syafridal, kuasa dari Muhammad Usman yang juga caleg dari
Medan, DKPP – Johan Alamsyah anggota Panwaslu Kota Padangsidimpuan dalam sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi, Jl. Sei Bahorok No. 27 Kota Medan, Jumat 29/8 menuduh Mukhtar Helmi dan Arbanur Rasyid, anggota KPU Kota Padangsidempuan telah mengganti C-1 Plano DPRD Kota Padangsidimpuan pada lembar Partai Demokrat, tanpa Berita Acara di TPS dan
Medan, DKPP – Nilawaty, pihak yang mengadukan Darwis Sianipar, Ketua KPU Kab. Asahan dan Adenan, Ketua PPK Kisaran Timur, belum hadir hingga majelis hakim menggetuk palu tanda dimulainya sidang pada Jumat 29/8 pukul 09.30 WIB. Kemudian sesuai prosedur tetap (protap), ketua majelis hakim Nur Hidayat Sardini menanyakan ketidakhadiran Pengadu kepada staf persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Aceh, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Aceh, Jumat (29/8/2014), menggelar pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan dua Anggota Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Sabang. Sidang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Pengaduan ini disampaikan oleh Azman yang merupakan Anggota Panwaslu Kota Sabang. Sementara Teradunya adalah Ketua