Banda Aceh, DKPP- Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Ismail diadukan ke DKPP oleh Ketua KIP Provinsi Aceh Ridwan Hadi. Ismail diduga terlibat tindak pidana setelah tertangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kota Medan karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan dilakukan pada 4 Desember 2014. Saat ini Ismail telah ditetapkan sebagai tersangka dan
Jakarta, DKPP- Sidang kedua untuk perkara Kabupaten Nabire, Rabu (11/2), hendak mengorek keterangan dari saksi terkait rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Nabire. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Nabire atas laporan Ketua DPD Golkar Nabire Martinus Dogomo yang juga Pengadu dalam perkara ini. “Ada dua poin yang hendak digali dari sidang kedua ini. Pertama, menyangkut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Panwaslu Kota Gunung Sitoli pada Senin (5/10) pukul 09.00 WIB. Sidang akan bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan. Bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan Anggota Majelis dari Tim
Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Papua Barat dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga terwujud
Jakarta, DKPP – Giliran Partai Persatuan Pembangunan kepengurusan M Rumahurmuziy (Romy) mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (6/2) sekitar puku 14.30 WIB. Untuk diketahui, sebelumnya PPP kepengurusan Djan Faridz juga telah melakukan kunjungan ke DKPP, Kamis (5/2). Muhammad Romahurmuziy menyampaikan bahwa maksud kedatangannya untuk memberikan pemahaman kepada DKPP tentang keabsahan sekaligus perubahan nomenklatur kepengurusan di
Jakarta, DKPP- Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara bergantian berkunjung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setelah Kamis (5/2), PPP kepengurusan Djan Faridz yang hadir, hari ini Jumat (6/2), giliran kepengurusan Romahurmuziy (Romi) yang berkunjung ke DKPP. Hampir sama dengan maksud kubu Djan Faridz, kunjungan kubu Romi juga dimaksudkan untuk mengklarifikasi posisinya secara hukum.
Jakarta,DKPP- Kamis (5/2), Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai oleh Djan Faridz berkunjung ke DKPP. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut Hamonangan Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, dan Endang Wihdatingtyas di Ruang Sidang DKPP, Gd. Bawaslu lantai 5, Jln MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat.
Jakarta, DKPP- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Dengan ketentuan tersebut, seharusnya tidak ada upaya hukum lagi untuk menggugatnya. Namun nyatanya tidak seperti itu. Di beberapa tempat, putusan DKPP dijadikan objek perkara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas gugatan tersebut
Jakarta, DKPP- Guna untuk meningkatkan kualitas Putusan DKPP, Bagian Persidangan DKPP hari ini, Senin (2/2), menyelenggarakan peningkatan kapasitas staf dalam hal membuat Putusan. Acara ini digelar di Ruang Sidang DKPP, Jl. MH Thamrin No 14, Jakarta. Acara yang berlangsung pukul 09.00 – 12.00 WIB ini dimentori langsung oleh Anggota DKPP Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,
Babel, DKPP – Pengadu mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara pada saat rekapitulasi. Pengadu menengarai bahwa para Teradu, ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Bangka tidak taat azas. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kode etik KPU Kabupaten Bangka di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/1) pukul 16.00 WIB. Deddy Yulianto, Pengadu, menilai banyak kejanggalan-kejanggalan