KPU Tolikara Diduga Hilangkan Suara

Jakarta, DKPP- Dua Pengadu perkara Kabupaten Tolikara, Papua, yakni Benny Kogoya (caleg Partai Demokrat) dan YB Panus Jingga (Ketua DPC Partai Nasdem Tolikara) menuduh KPU Tolikara telah memanipulasi suara pemilu legislatif 2014. Suara Benny yang sebelumnya sebanyak 2.680 hilang ketika pleno rekapitulasi pada 22 April 2014. Sedangkan suara caleg Demokrat atas nama Medi Marthen Erelak

DKPP Bahas Rencana Kerja 2015

Jakarta, DKPP- Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat rencana kerja untuk tahun 2015. Rapat ini akan digelar selama tiga hari kedepan, 16-18 Oktober 2014. Acara dihadiri oleh Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana dan Valina Singka Subekti. Selain itu, hadir pula  Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad Khumaidi, Tenaga

DKPP Berhentikan Empat Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu. Mereka divonis terbukti melanggar kode etik penyelengga Pemilu.   Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (17/10), di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Sidang ini juga disiarkan melalui video conference dengan Bawaslu terkait, Bawaslu Sulawesi Tenggara, Sumatera

Sebanyak 8 Perkara Bakal Diputus

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (17/10) pukul 14.30. Lokasi sidang rencananya di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, dan anggota Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, Saut H Sirait. Perkara yang bakal

Pengadu Tuduh KPU Kab. Sorong Selatan Rusak Tatanan Demokrasi

Manokwari, DKPP – Mufri Ali Caleg Nasdem DPRD II Kab. Sorong Selatan mengadukan lima komisioner KPU Kab. Sorong Selatan, sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan dan Ketua Panwaslu Kab. Sorong Selatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini terungkap dalam sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Prov. Papua Barat, Jl. Merdeka No. 49