Jakarta, DKPP – Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KIP Pidie Jaya Provinsi Aceh langsung menghadirkan saksi dan saksi ahli dari pengadu, Rabu (11/09) pukul 10.00. Selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati. Kuasa hukum Pengadu, Taufik Basyari bersama Niko Kresna, Abdul Sultan. Hadir prinsipal Yusri
Jakarta, DKPP – Sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Gunung Mas menghadirkan pihak terkait, tadi pagi (10/09) pukul 10.WIB. Pihak Terkait yang hadir, Ketua Bawaslu Prov. Kalteng Theopilu S Y Anggen dan anggota Lery Bungas; ketua dan anggota Panwaslu setempat, Waiman T dan Didi Yuliono; ketua dan anggota KPU
Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (10/9) dengan agenda penyampaian pengaduan dan jawaban tidak dihadiri oleh Teradu. Dalam surat pemberitahuan yang dikirim, Teradu yang merupakan Ketua KPU Sumatera Utara Surya Perdana sebagai Teardu I dan Anggota Nurlela Djohan sebagai Teradu II menerangkan bahwa saat ini sedang mengikuti wawancara pada tahapan seleksi
Jakarta, DKPP – Teradu menjelaskan ketidakhadiran dalam dua kali persidangan yang telah digelar. Hal tersebut terungkap dalam sidang ketiga dengan Teradu ketua dan tiga anggota KPU Gunung Mas tadi siang, Selasa (10/09). Ketua KPU Gunung Mas Guna menyampaikan bahwa pada 12 Agustus 2013 pihaknya menghadiri sidang gugatan dari bakal calon bupati dan wakil bupati yang
Jakarta, DKPP – Teradu mengakui tidak memverifikasi legalitas terhadap kepengurusan partai politik yang telah melakukan dukungan ganda terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013 ke Kementerian Hukum dan HAM. Teradu berkeyakinan, data yang dimiliki KPU RI akan sama dengan Depkum HAM. Hal tersebut disampaikan salah seorang Teradu,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Pidie Jaya besok (11/09) pukul 10.00. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Berdasarkan laporan yang diterima sekretariat dengan Nomor Registrasi 104/DKPP-PKE-II/2013, Sayuti selaku Pengadu mendalilkan bahwa Teradu mengumumkan sebagaimana
Teradu : Kami Telah Melakukan Standar Etik Jakarta, DKPP – Pihak Teradu, sebelas penyelenggara Pemilu di Sulteng yang diperkarakan oleh DPP Nasdem mengaku telah melakukan standar etik sesuai prosedur dalam menentukan keputusan. “Dalam setiap putusan kami, kami selalu berpedoman pada standar etik yang ada. Kami ini pelaksana teknis, kami dituntut berkepastian hukum dan proporsional,” ungkap
Jakarta, DKPP– Hari ini Selasa (10/9), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik atas perkra yang dilaporkan DPP Nasdem terhadap sebelas penyelenggara Pemilu di Sulteng. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi. Dalam kesempatan ini masing – masing pihak menghadirkan saksi. Sebelumnya, pada sidang yang digelar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan dua Putusan dan satu Ketetapan, besok (10/10) pukul 15.30 WIB. Lokasinya, di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Pertama, pihak Teradu yakni ketua dan anggota KPU Jayawijaya; Alexander Mauri, Joy M Bukorsom, Yenius Yarre, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan dari 44 pengaduan yang masuk, sebanyak 8 perkara yang akan disidangkan. Ini didasarkan hasil verifikasi berkas yang masuk (20/08-5/9) dalam rapat yang digelar pada Kamis (05/09) di Ruang Rapat DKPP Lt. 5, dipimpin anggota DKPP Nur Hidayat Sardini. Rapat dihadiri selain anggota DKPP juga jajaran sekretariat;