Ida Budhiati: Penerima Pengaduan Harus Ramah

Makassar, DKPP– Anggota DKPP (ex officio KPU) Ida Budhiati menyebutkan bahwa penerima pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu harus mengedepankan unsur pelayanan. DKPP dan Bawaslu mempunyai tugas mulia, menjadi penjaga untuk mewujudkan integritas pemilu. Akan tetapi, mengingat DKPP ada dipusat, perlu dibantu Bawaslu provinsi untuk menerima laporan. Berdasarkan pengalaman, menurut Ida, proses pencalonan dalam pemilukada

Khafifah Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khafifah Indarparawangsa melaporkan lima komisioner KPU Jatim kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jumat (19/07) sekitar pukul 17.45. Ia  datang bersama bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Herman Sumawiredja ditemani  pengacaranya, koordintaor tim pengacara Khafifah-Herman, Otto Hasibuan. Dalam keterangannnya kepada wartawan, Otto Hasibuan menjelaskan,  pihaknya mengadukan dugaan pelanggaran

Tidak Ada Dukungan Ganda, yang Ada Hanya Dukungan Palsu

Jakarta, DKPP – Bakal calon gubernur Jawa Timur Khafifah Indarparawangsa menyatakan, bukan adanya dualisme dukungan dari PPNUI dan PK melainkan dukungan palsu. Misalnya pada surat bukti dukungan dari PPNUI antara bukti dukungan untuk pasangan Khafifah-Herman dengan surat bukti dukungan untuk pasangan calon lain. “Dari halaman pertama saja sudah terlihat  kejanggalan. Misalnya, dilihat korp surat antara

Sidang Ketiga KPU Murung Raya Batal

Jakarta, DKPP – Untuk kedua kalinya, sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Murung Raya batal. Bila minggu kemarin, disebabkan karena pihak Pengadu tidak menghadirkan saksi. Sedangkan sekarang karena pihak Teradunya tidak hadir. Yang bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota Nur Hidayat Sardini. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan

Hari Ini Sidang Ketiga Murung Raya Digelar

Jakarta, DKPP – Hari ini  (18/07) sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Murung Raya digelar  sekitar pukul 09.30.  Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu.  Ada pun sebagai Ketua Majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini.     Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan

Teradu Dinilai Bohong

Jakarta, DKPP –  Pihak prinsipal, M Setia Budi , meminta kepada majelis sidang agar persidangan tetap digelar meskipun pihak Teradu tidak hadir. Pasalnya, ia sangat kesulitan untuk mendatangkan saksi dalam persidangan. “Saya mohon kepada majelis, agar sidang ini tetap digelar. Karena kami sangat kesulitan untuk mendengarkan saksi,” jelas M Setia Budi dalam persidangan. Dia menilai,

Saksi Hadir Setelah Sidang Ditutup

Jakarta, DKPP – Pihak saksi Drs Saut Effendi MBA hadir ke persidangan ketika persidangan sudah ditutup. Rencananya Saut Effendi yang juga ketua umum Pertai Pemuda Indonesia akan memberikan keterangan sebagai saksid dari pihak Pengadu dalam persidangan ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Murung Raya. Pihak Teradu, Ketua KPU Kabupaten Murung Raya Karnedi, dan empat

KIP Nagan Raya: Perekrutan PPK Seusai Dengan Prosedur

Jakarta, DKPP – Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya T Abdul Rasyid mengatakan pihaknya sudah melakukan sesuai dengan prosedur dalam perekrutan anggota PPK. “Soal yang kualitas atau tidak berkualitas itu adalah berdasarkan hasil seleksi. Menurut saya, yang lolos adalah orang yang sudah berpengalaman. Buktinya, pada saat penetapan DCS (daftar calon sementara) tidak ada masalah dan berjalan

Dua Ketua Panwaslu dan Ketua Bawaslu NTT Diberi Sanksi Peringatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa Peringatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Lembata Rafael Boli Lewa, Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur Rofinus Kopong Teron dan Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nelce RP Ringu. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda  pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.

Semua Komisioner KPU Kota Bima Diberi Peringatan

Semua Komisioner KPU Kota Bima Diberi Peringatan Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan kepada Ketua KPU Kota Bima Nurfarhati dan empat anggotanya, Gufran, Fatmatul Fitriah, Sri Nuryati, dan Firman. Sanksi tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda  pembacaan Putusan, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14,