DKPP Tak Perlu Ditakuti

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tak perlu ditakuti. Kita maunya dicintai. Namun ternyata, banyak sekali aduan pelanggaran kode etik Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selama setahun ini, DKPP sudah menangani 70 perkara. Aduan tersebut sebagian besar kondisinya dalam keadaan gawat.  Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr

Valina Singka : 2014 Pemilu Kolosal Valina Singka

Valina Singka : 2014 Pemilu Kolosal Valina Singka : 2014 Pemilu Kolosal Jakarta, DKPP – Pada tahun 2014 akan dihadapkan dengan Pemilu kolosal. Tempat Pemungutan Suara lebih dari 573 ribu. Petugas panitia pemungutan suara jumlahnya sangat banyak. Jumlah pemilih juga meningkat. Dari Sabang sampai Merauke masyarakat memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Serikat Masyarakat Peduli Penajem Paser Utara Sampaikan Aspirasi Ke DKPP

Jakarta,DKPP– Ratusan massa mendatangi sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (24/5) pukul 15.00 WIB. Massa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Peduli Penajem Paser Utara (SMP 3) ini meminta agar DKPP memecat  Ketua KPU Kab Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur atas nama Andi Arfin.   Fajar Ardy Hidayatullah koordinator lapangan dalam aksi tersebut,  mengatakan

Urgensi Penyusunan Peraturan Bersama tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu

  Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun Peraturan Bersama tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu. Penyusunan Peraturan bersama ini bertujuan agar mekanisme kerja ketiga lembaga penyelenggara Pemilu semakin profesional dan bersinergi.   Sebelumnya ketiga lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) telah memiliki sebuah Peraturan Bersama Nomor 1,11, 13 Tahun 2012,

Penyusunan Peraturan Bersama DKPP KPU Bawaslu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan Penyusunan Peraturan DKPP Tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (23-25/5) di Jakarta.   Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait dan

Valina Singka : 2014 Pemilu Kolosal

Jakarta, DKPP – Pada tahun 2014 akan dihadapkan dengan Pemilu kolosal. Tempat Pemungutan Suara lebih dari 573 ribu. Petugas panitia pemungutan suara jumlahnya sangat banyak.  Jumlah pemilih juga meningkat. Dari Sabang sampai Merauke masyarakat memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian disampaikan Dr Valina Singka Subekti, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP Peringatkan Ketua KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (21/5) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan dengan Teradu Ketua dan anggota KPU, 30 KPU di daerah dari 11 Provinsi dan Ketua dan Angglota Bawaslu. Sidang digelar pukul 10.30 WIB di ruang sidang DKPP lantai 5 Jl MH Thamrin 14 Jakarta.  

Ketum Partai Republik Terima Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Umum Partai Republik Marwah Daud Ibrahim Ph.D mengatakan bahwa ia sangat menerima dengan keputusan DKPP. “DKPP cukup fairlah dalam keputusan ini,” ujar Marwah. Marwah Daud mengaku, pihaknya melaporkan KPU kepada DKPP bukan karena partainya tidak lolos menjadi peserta Pemilu. Ia hanya memperingatkan terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu. “Tolok ukur keberhasilan Demokrasi

Besok KPU Kembali Disidang

Besok KPU Kembali Disidang Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali akan menyidangkan para komisioner Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Selasa (21/05), pukul 10.00 WIB. Sidang dengan agenda pembacaan Putusan ini terkait aduan 6 partai yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu. Ada pun pihak Teradu ketujuh anggota komisioner KPU yaitu: Husni Kamil Manik, (ketua sekaligus

Tiga Anggota DKPP Beda Pendapat

Jakarta, DKPP- Tiga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beda pendapat (dissenting opinion) dalam memutuskan perkara KPU. Terjadinya dissenting opinion disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan atas laporan enam partai.  Keenam partai itu; Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Buruh, Partai Republik, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).  Dalam