Jakarta, DKPP – Tidak hanya anggota KPU dan Bawaslu dan jajarannya yang berlaku kode etik, para anggota DKPP pun terikat oleh kode etik. Mereka bisa dilaporkan seandainya ada laporan dugaan pelanggaran kode etik. Menurut Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini, menjadi seorang anggota DKPP sama juga seperti hakim di peradilan.
Jakarta, DKPP – Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di sejumlah daerah sedang berlangsung. Kaitannya dengan Pilkada, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hanya menerima dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, DKPP menerima laporan bahwa anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat turut memasuki tahapan di Pilkada. Untuk itu, pihaknya
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (13/8) menggelar kegiatan sosialisasi tentang penegakan kode etik Pilkada serentak 2015 yang bertempat di kantor KPU provinsi Bangka Belitung, Jl. Raya Depati Amir, No 313 Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung. Kegiatan ini mengundang penyelenggara Pemilu yang akan menggelar Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Hadir
Jakarta, DKPP – Calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada menjadi kekhawatiran bagi sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pasalnya, ketiadaan persaingan calon bisa menunda pelaksanaan Pilkada. Hal itu terungkap saat audiensi anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/8). Menurut I. Ketut Tama Tenaya menjelaskan bahwa Provinsi Bali akan menggelar Pilkada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, Rabu (12/8) pukul 12.00 WIB. Mereka adalah Ketut Tama Tenaya, I Komang Nova Sewi Putra, I Gusti Putu W, Tirtawan, Ketut Budiningsih, I Made Suara Yasa bersama beberapa staf. Rombongan diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua DKPP Nur
Jakarta, DKPP- Soal netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi kewajiban para penyelenggara Pemilu. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan seluruh jajarannya pun secara normatif diharuskan memiliki netralitas tersebut. “Sudah menjadi tugas dan jatidiri Polri untuk selalu mengayomi dan menjamin kenyamanan dalam masyarakat. Termasuk dalam Pilkada nanti. Polri harus menjaga netralitasnya, karena itu akan memberikan rasa
Jakarta, DKPP – Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait tahapan Pilkada mulai masuk ke DKPP. Sebagian besar perkara terkait dengan pengaduan dari calon perseorangan. Menurut Pelaksana Harian (Plh) DKPP Nur Hidayat Sardini, berdasarkan pengaduan yang masuk selama bulan Juni, ada 11 perkara. Dari jumlah tersebut, 4 perkara terkait pengaduan dari calon perseorangan, satu
Jakarta, DKPP- Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada serentak ini. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Sumut dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang minggu ini. Yaitu, sidang kode etik KPU Soppeng dan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Sidang kode etik KPU Soppeng bertempat di sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (8/6). Selaku Pengadu, Herlina, anggota KPU Kab. Soppeng. Pihak Teradu Amrayadi (Ketua KPU Kab Soppeng), Asniati Muin (Anggota
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa ada kemungkinan Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pendaftaran calon kepala daerah bagi calon potensial mendaftar. “Mungkin KPU akan memutuskan nanti malam. Berapa lama masa pendaftaran calon, tunggu pengumuman dari KPU,†katanya saat konferensi pers tadi sore,