Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota Bawaslu Prov Lampung atas nama Fatikhatul Khoiriyah, Nazarudin, dan Ali Sidik. Mereka diduga tidak profesional dalam melaksanakan pengawasan pada Pilgub Prov Lampung 2014 lalu oleh Antoni Wijaya yang bertindak sebagai Pengadu. Pemeriksaan perkara dengan nomor pengaduan 762/I-P/L-DKPP/ 2015 ini dipimpin langsung oleh ketua
Bengkulu, DKPP- Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti didampingi Tim Pemeriksa Daerah unsur Tokoh Masyarakat dari Bengkulu, Sakroni dan Wismalinda menghimbau kepada jajaran Penyelenggara Pemilu agar menjalin komunikasi antar sesama penyelenggara. Hal tersebut diungkapkan Valina usai mendengar polemik yang terjadi antara KPU dan Panwaslu Kepahiang, dalam acara sosialisasi yang digelar DKPP Rabu, 20/8 di Bengkulu.
Bengkulu, DKPP- Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti mengingatkan kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu agar tak perlu takuti DKPP. Hal tersebut ia sampaikan dihadapan jajaran Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Bengkulu dalam acara sosialisasi kode etik Penyelenggara Pemilu jelang Pilkada, Kamis (20/8) di Kampus II Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penyampaiannya, Valina menjelaskan bahwa objek dari penegakan kode
Bandar Lampung, DKPP – Masih dalam acaraSosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) pada sesi diskusi dan tanya jawab, Anggota DKPP eks officio Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menjelaskan. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Bandar Lampung, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan diajukan oleh Panwaslu Kab. Lampung Selatan yaitu soal Subyek dan Obyek berperkara di DKPP. Endang menjelaskan siapa saja yang dapat
Bandar Lampung, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli DKPP RI, Dr. Syopiansyah Jayaputra ini sejumlah pertanyaan diajukan oleh peserta yang
Bandar Lampung, DKPP – Jika melihat data perkara di DKPP, pengaduan dari Lampung cukup banyak. Sejak DKPP berdiri pada Juni 2012 hingga Agustus 2015, DKPP telah menerima sebanyak 36 pengaduan dari wilayah Lampung. Namun, dari 36 (tiga puluh enam) pengaduan tersebut, sebanyak 25 (dua puluh lima) pengaduan dinilai tidak memenuhi syarat sehingga tidak layak disidangkan.
Bandar Lampung, DKPP – “Seluruh proses persidangan mengikuti mekanisme peradilan umum. Antara lain, misalnya, dalam sidang DKPP ada majelis yang terdiri atas Ketua/Anggota DKPP dan Anggota Tim Pemeriksa Daerah, ada para pihak seperti Pengadu, Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait; serta dapat diikuti langsung oleh masyarakat maupun media massaâ€, kata anggota DKPP eks officio Bawaslu,Endang Wihdatiningtyas.
Bandar Lampung, DKPP – Anggota DKPP eks officio Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam paparannya pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung Jumat (21/8) menyampaikan bahwa kehadiran DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi penanda penting bagi pembangunan demokrasi modern
Bandar Lampung, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP bertanggung jawab mewujudkan proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas dengan cara menegakkan kode etik penyelenggara