Hasil pencarian untuk:

Diadukan Masyarakat, Panwaslu Kota Tangerang Selatan Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan dengan Teradu Panwaslu Kota Tangerang Selatan, M. Taufik M.Z, Muhamad Acep, dan Ahmad Jajuli. Pemeriksaan yang dipimpin oleh Ida Budhiati dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Banten ini, Selasa (10/11) digelar berdasarkan laporan dari Mohamad Ibnu dengan nomor 076/DKPP-PKE-IV/2015. Ketika ditanya pekerjaan, Ibnu menyampaikan bahwa dirinya

Diduga Pengurus Parpol Anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan Dilaporkan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Mustaqim Khoirun, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan hadir memenuhi panggilan sidang DKPP Selasa (10/11). Dia dilaporkan terkait jabatannya sebagai pengurus salah satu partai politik (parpol) di Kabupaten Lamongan. Melalui kuasa hukumnya Muhammad Sholeh dan Agus Setia Wahyudi, Pengadu R. Suharjiro  melaporkan Mustaqim (Teradu). Dalam aduannya, Pengadu mendalilkan bahwa Mustaqim Khoirun diduga

Prof Jimly: Tiga Poin Penting Untuk Pahami Hakikat Mahkamah Konstitusi

Jakarta, DKPP – Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003 di Indonesia bukan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Hal ini disampaikan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie saat hadir sebagai narasumber pada kegiatan Studium Generale dalam rangakaian acara UIN Law fair 2015 yang bertempat di Auditorium Harun Nasution Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Senin (9/11).

Ketua DKPP Menjadi Keynote Speaker Seminar di Unhas

Makassar, DKPP – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, mengadakan seminar nasional. Seminar bertema Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Serentak diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas di Gedung IPTEKS, Selasa (10/11). Seminar ini menghadirkan Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie yang akan diplot sebagai keynote speaker. Selain

Dianggap Tidak Cermat dalam Memutuskan Sengketa, Panwas Kepulauan Aru Dilaporkan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Aru dilaporkan oleh Paslon Johan Gonga – Muin Sogalrey ke Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP). Ketiganya dilaporkan ke DKPP lantaran dianggap tidak cermat, dalam menerbitkan Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 dan 002/PS/PWSL.KPA.31.04/VIII/2015 tertanggal 10 September 2015. Menurut Pengadu, Keputusan sengketa tersebut membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru

Teradu Ketapang Tidak Lengkap Sidang Berlangsung Singkat

Pontianak, DKPP – “Sidang etika ini tidak dapat diwakilkan karena yang disidangkan bukan institusinya melainkan orang perorang sehingga sanksinya tidak mungkin sama, tergantung bibit, bebet dan bobotnya,” jelas Saut H. Sirait saat memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu se-Kabupaten Ketapang. Hal ini disampaikan karena tidak semua Teradu hadir dalam sidang pemeriksaan DKPP, Jum’at

Dinilai Salah Prosedur, Panwas Adukan KPU Lombok Tengah

Jakarta, DKPP – Panwas Lombok Tengah (Loteng) mengadukan ketua dan empat anggota KPU Lombok Tengah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengadu mendalilkan bahwa mereka telah melakukan kesalahan prosedur terkait rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015. Dalam sidang perdana kode etik KPU Lombok Tengah, Senin (9/11) melalui video

Memasang Iklan di Media Cetak Bulanan, Pengadu Nilai Belum Cukup

Jakarta, DKPP â€“ Mohamad Lakotani mempermasalahkan Ibnu Mas’ud, ketua Panwas Kaimana terkait publikasinya di media cetak yang terbit bulanan. Dia  pun mempermasalahkan independensi anggota salah seorang anggota Panwas Kaimana karena pemilik media memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota Panwas tersebut.     Lakotani merupakan Prinsipal dalam sidang kode  etik Panwas Kaimana, Jumat (06/11). Dia memberikan

Dua Kali Tidak Hadir, Pengadu Anggota DPRD Kaimana Jadi Pertimbangan Majelis 

Jakarta, DKPP â€“ Leonard Erikson Pattinama salah satu Pengadu, anggota DPRD Kaimana, tidak hadir lagi dalam sidang kode etik KPU Kabupaten Kaimana yang kedua, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (6/11). Pengadu no registrasi 73/DKPP-PKE-IV/2015 ini absen tanpa keterangan. Bertindak selaku Ketua Majelis Nur Hidayat Sardini, dan anggota majelis Prof. Anna Erliyana,  Sumarni Martina dan

Saksi Perkara KPU Sumbar Mengaku Tidak Pernah Menandatangani Rekening Khusus Paslon

Jakarta, DKPP- Sidang etik dengan Teradu lima komisioner KPU Sumatera Barat (Sumbar) kembali digelar hari ini, Kamis (5/11). Agenda sidang adalah mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pengadu Roni Putra. Ada tiga saksi yang dihadirkan Pengadu yaitu Marlis dari Hanura, Willy Aditya dari Nasdem, dan satu lagi dari PDI Perjuangan. Ketiganya merupakan pengurus partai