Saksi Sebut Komisioner KPU Jambi Minta Suaminya Jadi Kuasa Hukum

Jakarta, DKPP– Saksi pihak Pengadu, Subirman, mantan  komisioner KPU Tebo mengatakan bahwa dirinya pernah diminta oleh Anggota KPU Jambi Nuraida Fitri Habi, Teradu IV, untuk menunjuk suaminya, Indra Lesmana, menjadi kuasa hukum dalam persoalan Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilukada Kabupaten Tebo 2011. “Pada waktu Pileg 2009 ada masalah yaitu 2 TPS tidak ada penghitungan suara

Pendapat Ahli Sudutkan KPU Maluku

Jakarta, DKPP – Pendapat ahli Maruarar Siahaan menyimpulkan bahwa  KPU Maluku tidak menghormati hak konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Maluku juga tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu dan tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menjaga netralitas, imparsialitas dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. “Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan

KPU Maluku Rencana Hadirkan Saksi dan Ahli

Jakarta, DKPP – Tak mau ketinggalan dengan Pengadu, KPU Maluku juga akan menghadirkan saksi dan ahli pada sidang berikutnya. Rencananya sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan (11/2) pukul 10.00. “Kami juga akan menghadirkan saksi dan ahli,” kata Jusuf Idrus Tatuhey, ketua KPU Maluku, kepada ketua majelis dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi,

Komisioner KPU Deli Serdang Tak Hitung Ulang Surat Suara di Dua TPS

Jakarta, DKPP– Gara-gara tidak menghitung ulang surat suara di dua TPS (tempat pemungutan suara), lima komisioner KPU Deli Serdang, Sumatera Utara, dianggap melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Tuduhan itu dilontarkan oleh Hadi Ismanto (Pengadu) dalam sidang perdana untuk perkara Deli Serdang di ruang sidang DKPP, Jakarta, Selasa (4/2). “Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 173/PHPU.D-XI/2013,

Sidang Kedua Perkara Maluku, Agenda Pembuktian

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (4/2) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh ketua, anggota dan sekretaris KPU Prov Maluku serta Ketua dan anggota Bawaslu Prov Maluku dengan agenda Pembuktian. Dalam sidang kali ini, pihak Pengadu yakni OC Kaligis kuasa hukum dari William

Komnas HAM Bahas Pemenuhan Hak Konstitusional Bersama DKPP

Jakarta, DKPP– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pagi tadi, Senin (3/2) mendatangi kantor DKPP. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu 2014.  Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut H Sirait, Ida Budhiati (ex officio KPU) dan Nelson Simanjuntak (ex officio

DKPP Bacakan 3 Putusan dan 2 Ketetapan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan tiga Putusan dan 2 Ketetapan, Kamis (30/1) pukul 15.00 WIB. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14. “Ketiga putusan itu antara lain Putusan dugaan pelanggaran kode etik Panwacam Buduran, Putusan dugaan pelanggaran kode etik

Dua Anggota KPU Jambi Dinilai Tidak Netral

Jakarta, DKPP – Dua Komisioner KPU Jambi, HM Subhan dan M Sanusi dinilai tidak netral. Mereka diduga telah meloloskan calon anggota DPD RI dengan cara mengintruksikan kepada jajaran KPU kabupaten atau kota untuk mengumpulkan KTP sebagai dukungan kepada Muhammad Yasir Arafat sebagai calon DPD RI Dapil Jambi untuk Pemilu 2014. “Instruksi Teradu I dan II

Rangkap Jabatan, Anggota KPU Jambi Dilaporkan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukum Ilhammi melaporkan anggota KPU Jambi Desi Arianto karena rangkap jabatan.  â€œTeradu III telah melakukan rangkap jabatan sebagai pendamping manajemen program Serjusade (Seratus Juta Satu Desa) yang merupakan program Bupati terpilih Kabupaten Sorolangon,” katanya dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Jambi, (30/1) pukul 10.00 WIB. Lanjut

Suami Anggota KPU Jambi Dimasalahkan Dalam Sidang DKPP

Jakarta, DKPP – Kiprah suami salah seorang anggota KPU Jambi juga menjadi sasaran pengaduan Pengadu dalam sidang DKPP. Pasalnya, Pengadu menilai Indra Lesmana, suami  Nuraida Fitri Habi anggota KPU Jambi, masih menjadi pengurus partai namun juga menjadi pengacara KPU kabupaten atau kota dalam sengketa pilkada. “Teradu IV telah melanggar kode etik berat. Karena telah melakukan