Ketua DKPP Sarankan KPU MoU Lemsaneg Dievaluasi

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU mengevaluasi memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pasalnya, MoU ini menimbulkan resistensi yang cukup besar. Namun pihaknya juga menyarankan kepada semua pihak untuk tidak terlalu curiga dengan MoU itu. “KPU harus menjelaskan kepada publik mengenai maksud dari MoU

KPU Sebaiknya Ada Report Bulanan

Jakarta, KPU – DKPP Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyarankan agar KPU menyampaikan informasi bulan  hal-hal yang terkait dengan peserta Pemilu baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.    “Usul, KPU sebaiknya mungkin nggak ada semacam report bulanan atau rutin. (Report) ini lain dengan news letters. Nesw letter ini hanya for

KPU Pati Dinyatakan Tidak Terbukti Melanggar Kode Etik

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan merehabilitasi ketua dan anggota KPU Pati, Jawa Tengah. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.   “DKPP memutuskan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Pati  atas nama Achmad Jukari, Pramudya Buti Listyantoro, Much. Nasich, Endro

Diberhentikan dari Anggota Panwascam, Sumarno Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Sumarno mengadukan Panwaslu Sragen kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, Panwaslu setempat telah memberhentikannya sebagai anggota Panitia Pengawas  Kecamatan Masaran. Teradu adalah Slamet Basuki, Heru Cahyono, dan Mursini. “Panwaslu Sragen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 273/Panwaslu-SRG/X/2013 tertanggal 10 September 2013 kepada saya Sumarno tentang Pemberhentian sebagai anggota Panwascam Masaran Kabupaten Sragen. Apalagi surat

DKPP Konsultasikan Naskah Akhir Peraturan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu Ke DPR dan Pemerintah

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengirimkan surat No. 0935/Und/DKPP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPR RI, perihal Konsultasi Naskah Akhir Tata Laksana penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun maksud dari penyampaian surat tersebut yakni untuk meminta masukan, tanggapan dan pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Bersama tentang

Sidang Ketiga Kabupaten Alor, Mendengar Keterangan Terkait

Jakarta, DKPP– Sidang ketiga untuk perkara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (22/10) memasuki agenda memeriksa keterangan Terkait. Pengadu Enny Anggrek yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor menghadirkan dua orang Terkait, yakni Ketua Panwaslu Alor Dominika Deran dan Anggota Handi Sawaka. Ketua Panel Majelis Saut Hamonangan Sirait yang didampingi Anggota Nur Hidayat

Sidang Keempat Perkara TTS, Mendengar Keterangan Saksi

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini, Selasa (22/10) menggelar sidang lanjutan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua da Anggota KPU Kab Timor Tengah Selatan (TTS) , Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang ini merupakan sidang kali keempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang kali ini, Pengadu II yakni Johanis

Pembacaan Putusan Pati, Sidang Sragen, Alor, dan TTS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Pati Jawa Tengah, pada besok (22/10) pukul  13.30 WIB. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan M.H. Thamrin No14 Jakarta Pusat.   Dalam materi pengaduan, Pengadu mendalilkan para Teradu memasukkan nama

Kode Etik Untuk Melindungi KPU dan BAWASLU

Manado, DKPP – Sebagai pedoman perilaku, kode etik penyelenggara Pemilu memiliki tujuan melindungi anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya dari kemungkinan persangkaan moral hazard yang ditujukan kepadanya. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, sebagai pejabat administrasi kepemiluan mereka rentan persangkaan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil Pemilu. Apabila mereka lurus dalam memedomani Kode Etik Penyelenggara Pemilu,  mereka akan