DKPP Sidangkan Perkara KPU Kab Luwu

Jakarta, DKPP– Hari ini, Rabu (4/9) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Luwu. Kelima komisioner KPU tersebut diperkarakan oleh Hadyang salah seorang anggota Panwaslu Kab Luwu. Adapun pokok aduan yang disampaikan Hadyang dalam persidangan meliputi, pertama terkait pelaksanaan Pleno penetapan Paslon

Saksi Benarkan Teradu ** Soal Kepengurusan DPC Partai Hanura

Jakarta, DKPP – Servasius S Manek, ketua Korda NTT DPP Partai Hanura dan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur membenarkan pihak Teradu bahwa kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata dan daftar calon sementara (DCS) dari Partai Hanura adalah versi Adrianu Sunur.      “Saya selaku ketua DPD Partai Hanura dan sekretaris DPD menandatangani surat

Pengadu dan Teradu Hadirkan Saksi

Jakarta, Mabes – Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Lembata menghadirkan saksi dan pihak terkait, tadi siang (04/09) pukul 10.30. Baik saksi yang didatangkan pihak Teradu maupun pengadu sebanyak dua orang.    Saksi Teradu yaitu, Servasius S Manek, ketua Korda NTT DPP Partai Hanura dan Ketua DPD NTT Partai Hanura Jimmi Sianto. Keduanya hadir

Dinilai Tertutup, KPU Kabupaten Luwu Di-DKPP-kan

Jakarta, DKPP – Anggota Panwaslu Kabupaten Luwu Handyang mengadukan ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Luwu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengadu mendalilkan bahwa mereka tertutup saat rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada 2013. Selain itu, KPU setempat telah menetapkan dan memberikan data ganda kepada bakal calon perseorangan Muh. Arfah-Ferry

SKE Musi Rawas Ke-3

SKE Musi Rawas Ke-3 Jakarta, DKPP -DKPP menggelar sidang dengan nomor perkara 78/DKPP-PKE-II/2013 beragenda mendengarkan jawaban dari Teradu KPU Kab Musi Rawas dan saksi-saksi

OPS Siaga Sulteng, Selalu Siaga Fasilitasi Vidcon

Palu, DKPP-Untuk mempermudah Pengadu dan Teradu menjalani sidang pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beserta jajaran di bawahnya. Kerja sama tersebut salah satunya dalam bentuk penyelenggaraan sidang melalui video conference (vidcon). Melalui vidcon, baik Pengadu maupun Teradu yang ada di daerah tidak perlu datang ke

Sidang Berakhir Dengan Ishlah

Jakarta, DKPP– Sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang  dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kota Samarinda, Asmadi Asnan dan Koordinator Sekretariatnya Norman atas aduan Anggota Panwas Noor Rahmawanto, hari ini (3/9) berakhir dengan ishlah. Sidang tersebut dipimpin oleh Panel Majelis Valina Singka Subekti didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini dan Nelson Simanjuntak. Sebelumnya pihak Pengadu mendalilkan bahwa

Pengadu dan Teradu Diingatkan Majelis

Jakarta, DKPP – Ketua majelis DKPP Valina Singka Subekti geram dengan kinerja Panwaslu Kota Samarinda. Pasalnya, dalam persidangan terungkap pihak sekretariat Panwaslu setempat menyerahkan uang honor di luar kantor tadi siang (03/09) pukul 10.00 Sidang dengan pihak Teradu ketua dan koordinator Panwaslu Kota Samarinda, Asmadi Asnan dan Norman. Selaku ketua majelis Valina Singka Subekti dan

KPU Kerinci Dinilai Tertutup

Jakarta, DKPP – Saksi mengaku tidak diberitahu oleh pihak Teradu baik pada saat verifikasi faktual syarat administrasi maupun rekapitlasi dukungan di KPU setelah PPS dan PPK. “Saya tidak pernah merasa dihubungi (oleh pihak teradu, red). Bahkan kami pun berusaha untuk mendapatkan info itu,” kata Idel Aprianto, ketua tim Kampanye Ami Taher dan Suhaimi dalam sidang