KPU Bandung Barat Diduga Tidak Jalankan Rekomendasi Panwaslu

Bandung, DKPP- Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Bandung Barat, Jawa Barat, hari ini (Rabu, 7/5) berjalan cukup alot. Antara Pengadu Asep Hendra Maulana dengan para Teradu terjadi perdebatan soal rekomendasi Panwaslu Bandung Barat. Para Teradu menurut kami telah melanggar kode etik. Mereka tidak menjalankan rekomendasi Panwas sesuai keberatan

Ketua KPU Sarmi Adukan Tiga Anak Buahnya ke DKPP

Papua, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang tiga anggota KPU Sarmi, Papua, di Aula Kantor Bawaslu Pupua, Jalan Berdikari, Papua, Rabu (7/5). Mereka adalah Ferdinand F Yawan, Marhun Lapoando dan Bitsael Marauw. Ketiganya diadukan oleh Ketua KPU Sarmi dan Anggotanya, Yoshep Twenty dan Odhy Yesaya Demetouw. Bertindak selaku Ketua Majelis

Kardus Surat Suara Dalam Mobil Dinas Ketua KPU Kab. Bengkayang

Pontianak, DKPP – Sidang Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Kalbar Rabu (7/5) siang mengagendakan pemeriksaan terkait laporan Ketua Panwaslu Kab. Bengkayang, Edi Sumartono (Pengadu) terhadap Ketua KPU Kab. Bengkayang Marthinus Khiu (Teradu). Dalam keterangannya di hadapan majelis pemeriksa Pengadu menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 9

Diduga Intervensi PPK, KPU Kab. Pontianak Dilaporkan Ke DKPP

Pontianak, DKPP – Masih bertempat di Bawaslu Provinsi Kalbar, Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (7/5) siang menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kab. Pontianak Pengadu, Tri Margono melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 yakni Ketua dan Anggota KPU Kab. Pontianak Prov.

Majelis Daerah Gelar Dua Sidang Di Papua

**** Ketua KPU Sarmi Laporkan Tiga Anggotanya   Jakarta – DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu anggota Panwaslu Paniai dan KPU Sarmi dalam waktu yang berbeda, Rabu (7/5). Lokasi sidang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua.   Sidang pertama akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT. Pengadu

Demi Suksesnya Pilpres, Prof Jimly Minta KPU dan Bawaslu Segera Menindak Anak Buahnya

Jakarta, DKPP– Karut-marutnya penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 tidak lepas dari banyaknya jajaran KPU dan Bawaslu yang bermasalah. Oleh karena itu, salah satu penyelesaian yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin mengevaluasi kinerja mereka. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta penyelesaian itu dilakukan secara bertingkat. Kalau yang bermasalah dari tingkat TPS sampai desa, penyelesaiannya

Sidang Perdana Lampung: Ada Pembagian Gula dalam Pilkada Lampung

Jakarta, DKPP– Sidang perdana untuk perkara Provinsi Lampung digelar hari ini (Selasa, 6/5) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Nazarudin, Ali Sidik, dan Fatikhatul Khoiriyah. Sedangkan Pengadu adalah Rakhmat Husein dkk dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih. Perkara ini terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung

Besok DKPP Akan Gelar Dua Sidang di Aceh

Banda Aceh, DKPP- Besok, Rabu (7/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang pelanggaran kode  etikpenyelenggara Pemilu yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Aceh. Sidang pertama akan digelar pukul 10.00 WIB dengan perkara pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota PPK Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan sidang kedua akan digelar pukul 13.30 WIB dengan

Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014

Rilis Berita   Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25  April s.d. 2 Mei 2014     Jakarta, DKPP â€” Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus