Peneliti MK Jelaskan terkait Legal Drafting dan Editing Bahasa Putusan

Bogor, DKPP – “Putusan adalah mahkota lembaga”, ujar Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi saat membuka paparannya yang berjudul Legal Drafting dan Editing Bahasa Putusan  dalam acara Peningkatan Kapasitas Jajaran Administrasi Biro DKPP Tahap II, di Hotel Mirah Bogor 8/12. Faiz mengawali paparannya dengan menjelaskan defenisi putusan. Dia merujuk definisi putusan Sudikno

DKPP Gelar Sidang Marathon untuk KPU dan Panwas Kab. Buton

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (12/8) menggelar sidang pemeriksaan marathon dengan Teradu ketua dan anggota dari KPU dan Panwas Kab Buton. Dalam pemeriksaan yang berlangsung  melalui video conference (vidcon) di Kantor DKPP Jakarta dan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kab Buton harus mengklarifikasi sebanyak lima laporan yakni nomor 193, 207, 180,

Hakim Agung MA Sebut Perlu Ada Rapat Antar Kamar untuk Bahas Banyaknya Gugatan Hasil Putusan DKPP

Bogor, DKPP- Putusan DKPP sesuai pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap pasal itu, sifat final dan mengikat tersebut banyak digugat di pengadilan umum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan MK sendiri pada intinya mengatakan

DR. Nur Hidayat Sardini Paparkan Landasan Pemikiran Terkait Pembuktian

Bogor, DKPP – Usai pemaparan materi terkait Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan Dalam Sidang DKPP yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Kejagung, Dr. Susilo Yustinus. SH., MH dan Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian oleh mantan Panitera MK Dr.Zainal Arifin SH.,MH, acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP

Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian

Bogor, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas  bagi jajaran Biro Administrasi DKPP memasuki hari kedua pada Kamis (08/12). Materi sesi pagi ini adalah “Penyusunan Risalah dan Notulensi Persidangan sebagai Bagian dari Perekaman Terhadap Pembuktian dalam Suatu Persidangan”, dengan pemateri Dr.Zainal Arifin SH.,MH. Mantan Panitera MK RI ini menguraikan terkait risalah dan notulensi. Menurut  dia, risalah Persidangan

Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan dalam Sidang DKPP

Bogor, DKPP – Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Norma tersebut bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai instrumen dasar yang sangat penting untuk berdirinya suatu negara dan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia bekerjanya hukum (pidana) dalam mewujudkan

Prof. Jimly: Sinergitas Menciptakan Team Work, Sharing dan Caring

Bogor, DKPP – Perkembangan jaman yang demikian pesat saat ini menuntut setiap staf yang bekerja pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak hanya bekerja dengan mengikuti rutinitas saja, karena rutinitas pekerjaan akan mengakibatkan statisnya cara berpikir. Demikian, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie dalam sambutan acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahap

DKPP Paparkan Usulan untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR

Jakarta, DKPP- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, Rabu (7/12), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. RDP yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II kali ini untuk mendengarkan usulan tiga lembaga itu terkait RUU Penyelanggaraan Pemilu. RUU Penyelenggaraan Pemilu, seperti disampaikan oleh pimpinan rapat Ahmad Riza Patria, adalah

Ketua DKPP: Perlu Kode Etik untuk Peserta Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie kembali menjelaskan pentingnya etika dalam penyelenggaraan Pemilu. “Bukan hanya rule of law, tetapi rule of ethics pun harus dikedepankan,” katanya saat diwawancara wartawan sebelum menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Nusantara 2, Jakarta, Rabu (7/12) pukul 10.00

NHS: FGD untuk Susun Buku Laporan Akhir Masa Kerja Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017

Palembang, DKPP –  Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Terkait hal tersebut dan dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia maka KPU, BAWASLU, DKPP akan menyusun Laporan Tripartit  dalam bentuk “Buku Laporan