Ketua DKPP: SOP Memiliki Kepastian Hukum

Aktivitas

Bogor, DKPP-Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) Persuratan. Kegiatan ini berlangsung tanggal 14-15 September. Saihu tenaga ahli DKPP menjadi moderator dalam kegiatan tersebut, dia menyampaikan pentingnya persuratan. Menurutnya, persuratan menjadi hal penting karena menjadi alat komunikasi dari lembaga.  “Persuratan merupakan hal yang penting sebagai alat komunikasi dalam lembaga. Selain

Diskusi AIPI Demi Terwujudnya Pilkada Sulut Yang Berkualitas

Aktivitas

Manado, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu. Beberapa tokoh masyarakat yang akan diusung di Pilkada enam kabupaten/kota di Sulut mulai muncul

DKPP Tegaskan Tidak Ada Kekosongan Hukum

Aktivitas

DKPP, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (14/9) menggelar konferensi pers menjawab pernyataan terkait keterlambatan dalam menetapkan Peraturan DKPP. Ketua DKPP        Dr Harjono, M.CL didampingi Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal dan Ahmad Khumaidi Kepala Biro Administrasi DKPP menegaskan bahwa tidak ada kekosongan hukum meskipun perubahan terhadap Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang

DKPP Akan Fokus Sosialisasi

Aktivitas

Jakarta, – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 sudah memasuki tahapan. Ada 171 daerah yang akan melaksanakan hajatan lima tahunan ini. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 17 Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, 115 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 39 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.   “Itu artinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya yang sangat besar,”

KPU Kabupaten Jayapura Akan Jalani Sidang Etik

Aktivitas

Jakarta, – DKPP Akan menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Jayapura, PPD, dan Panwas Kab. Jayapura, serta Bawaslu Provinsi Papua pada Kamis (14/9/2017) pukul 10.00 WIT. Pengadunya, Arsi Divinubun kuasa dari Ireneus Liku Wattan Bolly, Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jayapura Yanni-Zadrak Apasedanya. Sidang ini merupakan lanjutan sidang kedua, dengan agenda pemeriksaan. Jumlah Teradu cukup

Pengaduan LSM Progres Belum Memenuhi Syarat

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa pengaduan LSM Progres belum memenuhi syarat untuk naik sidang. Kronologisnya sebagai berikut: Pada tanggal 15 Desember 2015 Pengadu atas nama Bambang Susilo datang langsung ke DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kab. Kendal terkait lolosnya Paslon atas nama Masrur Maskur (calon Wakil Bupati Kab. Kendal).

Ketua DKPP Sosialisasi KPU Se_Banten

Ketua DKPP Sosialisasi KPU Se_Banten Ketua DKPP Berikan Tips Menghadapi Gugatan di MK *** Pilih Pengacara Top Lebak, DKPP  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie memberikan tips menghadapi gugatan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstistusi bagi penyelenggara Pemilu. Setiap penyelenggara Pemilu harus mencatat setiap tahapan yang ada dalam Pemilu.

Images

DKPP Bahas Isu Strategis Terkait Revisi Kode Etik dan Pedoman Beracara Penyelenggara Pemilu

Aktivitas

Bogor, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rabu (30/8) menggelar kegiatan yang bertema ”Rapat Pembahasan Peraturan DKPP tentang Kode Etik Peyelenggara Pemilu dan Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilu”.   Dalam kegiatan tersebut, DKPP mengundang ketua dan anggota Bawaslu dan KPU periode 2017-2022. DKPP juga mengundang ketua dan anggota DKPP, KPU dan Bawaslu masa bakti periode 2012-2017.  Hadir dalam