Riset Etika Sebagai Upaya Mengembangkan dan Meningkatkan Kinerja DKPP

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Memperhatikan dinamika pelaksanaan tugas DKPP sejak

Ini Pesan Ketua DKPP kepada PPK se- DKI Jakarta

Jakarta,DKPP –  Pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua tinggal dalam hitungan hari. Penyelenggara Pemilu pun dituntut untuk bekerja lebih ekstra.  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang ada di DKI Jakarta untuk melaksanakan dua hal. Pertama adalah spirit of serving (semangat melayani). “Layanilah para peserta Pemilu yang sedang berkompetisi. Apalagi

Ketua DKPP Ajak Tetap Jaga Silaturahmi

Jakarta, DKPP –  Masa tugas penyelenggara Pemilu ada yang segera berakhir. Meski sudah tidak lagi menjabat diharapkan mereka tetap menjaga silaturahmi. “Katup sengketa Pilkada 2017 di MK ini ditutup. Jadi pengaduan banyak ke DKPP. Jumlahnya tiga kali lipat dibandingkan di MK. Nah, menjelang senja, saya berharap tidak ada yang dipanggil karena sidang atau diberhentikan,” kata Jimly Asshiddiqie,

Enam Belas Penyelenggara Pemilu Jalani Sidang Etika

Jakarta, DKPP – Sebanyak enam belas penyelenggara Pemilu harus menjalani sidang sidang kode etik penyelenggara Pemilu, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (14/3) pukul 10.00 WIB. Mereka dinilai oleh Pengadu telah melanggar kode etik. Mereka adalah ketua dan anggota KPU RI, Juri Ardiantoro, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry Rizky Kurniansyah, Hasyim Asyhari. Teradu lain, Adam Arisoi, Sombuk Musa Yosep, Tarwinto, Beatrix Wanane, Izak Randi

Absen, DKPP Kaji Ulang Status Pengaduan Boy Markus Dawir

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengkaji ulang terhadap status pengaduan Boy Markus Dawir. Pasalnya, dia maupun kuasa hukumnya absen dalam sidang  pertama kode etik Ketua dan dua anggota KPU RI. Majelis menilai Pengadu tidak serius. “Oleh karena yang bersangkutan tidak hadir, maka kita akan rapatkan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas kalau (perkara ini, red)  dismiss

Dinilai Tidak Responsif, KPU RI Sidang di DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] menggelar sidang kode etik Ketua dan enam Anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (14/3) pukul 10.00 WIB. Masalahnya, Pengadu menilai  KPU RI tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.   Menurut Ahmad Irawan, kuasa hukum dari Pengadu Zulharman yang merupakan caleg pada Pileg 2014, ketua dan enam anggota

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berkunjung ke DKPP

Jakarta, DKPP- Ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Provinsi Sulawesi Utara berkunjung ke DKPP, Senin (13/3). Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie menerima langsung rombongan  didampingi anggota, Saut Hamonangan Sirait serta tenaga ahli DKPP Dr. Firdaus dan Ferry Fathurrahman, Ph.D. Dalam kesempatan tersebut, Ivone Bentelu, ketua BK DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Massa Tuntut KPU Bombana di DKPP

Jakarta, DKPP – Belasan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bombana Bersatu (FMBB) Provinsi Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu/DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Senin (13/3) pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut agar KPU Kabupaten Bombana diperiksa karena diduga melanggar kode etik.   Menurut Andi Ruspar, salah satu perwakilan dari massa melalui pers

NHS: Pemilu Bagaikan Permainan Sepak Bola

Jakarta, DKPP – Laporan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu bukanlah sesuatu hal yang cela. Justru tindakan tersebut mencerminkan tingkat keadaban dari masyarakat Indonesia.   Demikian disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP  saat diwawancara oleh stasiun televisi swasta Sabtu (11/3) pukul 06.30 WIB.  DKPP merilis  selama pelaksanaan tahapan Pemilukada 2017, telah menerima 163 pengaduan. “Pengaduan yang masuk ada yang

KIP Pidie Bantah Lakukan Pengusiran

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang perkara kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (9/3). Teradu I – V adalah Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie yakni  Ridwan, T. Samsul Bahri, Muhammadiah Adam, Heri Saputra, dan Muddin. Sedangkan Teradu VI – X adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Said Husein yakni Said