Saut: Dua Alasan Dibentuk Tim Pemeriksa Daerah

Bandung, DKPP– Salah satu langkah yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 33 provinsi Indonesia. Anggota DKPP Saut H Sirait menyebut dua alasan dibentuknya Majelis Daerah. Pertama adalah

Sidang Perdana KPU Tanah Laut

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (13/2) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Para Teradu ini diperkarakan oleh mitra kerja mereka, Panwaslu Kab Tanah Laut. Adapun pokok perkaranya yakni para Teradu dianggap tidak profesional karena telah meloloskan

Relasi Pemilik Modal dan Buruh Mesti Diubah

Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa relasi buruh dengan pengusaha atau pemilik modal itu harus diubah. Bukan lagi hubungan faktor produksi melainkan hubungan kemitraan.  â€œKonstitusi kita, dalam UU 1945, Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini diartikan sebagai kemitraan atau partnership,” katanya

Jimly: Pemilu Dapat Dijadikan Momentum Mengubah Intoleransi

Jakarta, DKPP– Masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia menjadi keprihatinan bersama. Terbukanya ruang kebebasan secara luas setelah 15 tahun Reformasi, ternyata, di satu sisi punya makna positif dan di sisi lain bermakna negatif. Dari sisi negatifnya, atas nama kebebasan semua orang merasa dapat menilai orang lain benar atau salah. Akibatnya, karena merasa paling benar sering

Anggota Panwaslu Bandar Lampung Dituduh Pungli

Jakarta, DKPP– Pengaduan yang diajukan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sugiyono memasuki sidang pertama hari ini (Rabu, 12/2). Teradu dalam perkara ini adalah Anggota sekaligus Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi Panwaslu Bandar Lampung Yusrizal. Pengadu menuduh Teradu telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada para Panwascam di Bandar Lampung sebesar

Sidang Ketiga Tolikara, Para Pihak Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (12/2) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Dalam sidang ketiga ini, baik pihak Pengadu maupun Teradu kembali menghadirkan Saksi. Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) menghadirkan Saksi Paus Kokoya yang merupaka

Sidang Ketiga Maluku, Teradu Hadirkan Ahli

Jakarta, DKPP- Pada sidang ketiga atas perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat KPU Maluku serta Ketua dan Anggota Bawaslu Maluku yang digelar hari ini, Selasa (11/2), para Teradu menghadirkan Prof Saldi Isra yang berkapasitas sebagai Ahli. Pada sidang sebelumnya (4/2) lalu, pihak Pengadu yakni OC Kaligis kuasa

Ahli : Teradu Berada Dalam Posisi Dilematis

Jakarta, DKPP– Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Prof Saldi Isra menyebut para Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU serta Bawaslu Prov Maluku berada dalam posisi yang dilematis. Pernyataan tersebut diungkapka Saldi saat menjadi Ahli dalam sidang DKPP yang digelar pagi tadi, Selasa (11/2). Menurutnya, tindakan Teradu yang tidak menjalankan putusan PT TUN Makassar

Sidang Kedua Deli Serdang Hadirkan Saksi dan Pihak Terkait

Jakarta, DKPP– Sidang kedua untuk perkara Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (11/2) menghadirkan Saksi dan Pihak Terkait dari Bawaslu Sumut, KPU Sumut, serta Panwaslu Deli Serdang. Mereka dimintai keterangan terkait pernyataan-pernyataan Pengadu dan Teradu dalam sidang sebelumnya. Pada sidang pertama terungkap bahwa KPU Deli Serdang dituduh tidak melakukan penghitungan ulang terhadap dua

Ketua DKPP: Jangan Sepelekan Administrasi

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie meminta tertib administrasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Pasalnya, pelanggaran administrasi juga bisa dijadikan perkara pengaduan di DKPP.   “Tidak tertib administrasi termasuk pada pelanggaran yakni pelanggaran menyangkut asas profesionalisme,” jelasnya ketika menjadi narsum pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota dan DPR, DPD dan