Jayapura, DKPP – Minimnya honor yang diterima oleh penyelenggara pemilu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara (DKPP), Dr. Alfitra Salamm kepada puluhan penyelenggara Pemilu se Provinsi Papua di Kota Jayapura, Kamis (14/3/2019). Pesan ini diungkapkan Alfitra saat menjadi pembicara dalam acara Pendidikan Etik
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) takkan mengampuni jenis pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan integritas, moral atau keberpihakan. Demikian ditegaskan Anggota DKPP, Muhammad saat mengisi materi dalam Kegiatan Pendidikan Kode Etik yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (14/3/2019). Menurut Muhammad, jika terdapat aduan soal pelanggaran integritas atau penyelenggara pemilu
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati memberikan materi dalam acara Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) se-Papua di Jayapura, pada Rabu (13/3/2019). Di hadapan ratusan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota se-Papua, ida menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 merupakan sebuah pesta demokrasi yang sangat rumit
Papua, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Pendidikan Etik bagi Penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura. Acara dibuka pada Rabu malam, 13 Maret 2019, pukul 20.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilu tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Papua. Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno dalam laporannya menyampaikan bahwa sasaran yang ingin
Jayapura, DKPP – Pesta demokrasi alias pemilu di Indonesia seyogyanya harus bersifat integratif atau menyatukan seluruh unsur bangsa. Hal ini harus dipahami oleh seluruh penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP), Harjono ketika membuka Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (13/3/2019). Menurutnya, pemilu itu punya faktor integratif,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar kegiatan Pendidikan Etik di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada 13-14 Maret 2019. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilu di Provinsi Papua. Provinsi Papua adalah provinsi ketiga tempat diselenggarakannya pendidikan etika di tahun 2019 ini, setelah kegiatan yang sama sebelumnya dilaksanakan di Provinsi Aceh (21/2)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Selasa (12/3/2019) dalam waktu yang berbeda. Pada pukul 13.00 WIT pemeriksaan nomor perkara: 42-PKE-DKPP/III/2019. Sedangkan pada pukul 15.00 WIT pemeriksaan nomor perkara 2/DKPP-PKE-VIII/2019. Majelis pemeriksa Prof Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 25-PKE-DKPP/II/2019, pada Jumat, (8/3). Sidang berlangsung melalui video conference di KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Ketua Majelis Sidang Dr. Alfitra Salamm didampingi tiga Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah; Nur Hidayat Sardini dari
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu saling bahu membahu dan mengingatkan satu sama lain terkait tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini disampaikan Alfitra ketika bertindak sebagai narasumber dalam acara Orientasi Tugas Komisi
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (8/3/2019), pukul 09.00 WITA. Sidang dipimpin oleh anggota DKPP, Prof Teguh Prasetyo dengan anggota majelis, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tengah yakni, Sahran Raden (unsur