Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menjadi salah satu narasumber kegiatan FGD Feedback Review Naskah Usulan Penyempurnaan Undang-Undang Partai Politik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berlangsung di Ruang Rapat Pleno Lantai 3 Gedung KPK lama, Senin (29/10). Mengawali pembicaraan, Ida menyampaikan jika pembahasan naskah usulan
Brebes, DKPP – Belakangan ini, indikasi naiknya pengaduan yang diterima oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pihak Pengadu justru berasal dari internal penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Alfitra Salam, ketika memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Dian Brebes-Jawa Tengah, pada Kamis (25/10) malam. Menurut Alfitra,
Yogyakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus memiliki kepekaan terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics) karena berbicara tentang etika artinya bicara standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum yang memiliki kejelasan tingkat apakah pidana atau perdata. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Prof.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 20 perkara bertempat di Ruang Sidang DKPP, Rabu (24/10). Sidang dipimpin oleh ketua majelis Ida Budhiati bersama anggota Teguh Prasetyo, Alfitra
Teradu : 1. Suryadi Prabu (Bawaslu Kota Batam ) Pengadu : 1. Firmansyah Hasil : Sidang Keterangan : Hasil Rapat Verifikasi Materiel Tanggal 22 Oktober 2018