Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik, Rabu (25/11), dengan Teradu Panwaslih Kabupaten Toba Samosir. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian, yakni mendengar alat bukti rekaman dari pihak Pengadu yang pada sidang sebelumnya (13/11) dikabulkan majelis sidang. Junpiter Pakpahan, Ali Imransyah Harahap, dan Guntur Hutajulu selaku Teradu merupakan Ketua
Jakarta, DKPP – Ketua Kab. Nabire, Peter Rumere Teradu tidak hadir dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang digelar secara video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (24/11). Informasi yang diperoleh dari bagian persidangan, Teradu tidak hadir di Mapolda Papua karena gangguan cuaca dalam penerbangan Nabire-Jayapura. Bertindak selau Ketua Majelis
Semarang, DKPP – Sejumlah masalah muncul dalam tahapan Pilkada serentak yang akan digelar di 269 daerah pada 9 Desember 2015 mulai masalah klasik seputar DPT (daftar Pemilih tetap) hingga masalah terkait pencalonan. Namun di luar masalah dimensi electoral, ada sejumlah masalah dimensi non electoral. Hal ini diungkapkan Dr. Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan
Palu, DKPP – Terkait banyaknya penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksipemberhentian tetap di seluruh wilayah Indonesia yaitu sejumlah 336 orang sejak awal berdirinya DKPP hingga tahun 2015 ternyata menjadi trauma tersendiri bagi KPU dan Panwas. Hal tersebut terungkap dalam FGD kelas A yang bertempat di ruang Edelweis Hotel Swiss-Belhotel, Jl. Malonda No. 12, Silae Kota Palu
Palu, DKPP – Kematian akan menjemput setiap umat manusia. Untuk itu, tidak perlu takut akan kematian. “Kematian adalah berkah. Kita akan bertemu dengan pemilik nyawa ini. Bukankah kita merindukan bertemu dengan Sang Khalik,†kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Saut H Sirait saat menjawab salah seorang penanya dalam acara Focus Group Disscusion Mewujudkan Pilkada Serentak
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Saut H Sirait menyarankan kepada penyelenggara Pemilu (PP) agar dekat seluruh peserta calon. Meski PP itu harus netral bukan berarti PP ini ada jarak yang jauh dengan setiap Paslon. “Bila perlu, KPU dan Panwaslu bareng-bareng mendatangi rumahnya masing-masing paslon. Misal, hari ini ke paslon a, besok ke
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Jumat (20/11), menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam diskusi publik yang diadakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) bekerja sama dengan Center for Policy Studies and strategic Advocacy (CPSSA). Diskusi bertema “Apakah Indonesia Masih Berada dalam Sistem Politik Demokrasi Presidensial?†tersebut digelar di
Palu, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik, DKPP merasa perlu menggali data dan informasi lebih banyak mengenai berbagai kemungkinan potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu di berbagai daerah, utamanya yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran KPU dan jajaran Bawaslu. Data dan informasi itu penting untuk menyusun pemetaan persoalan jelang voting day pilkada
Palu, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga