Mataram,
DKPP- Persoalan
pelik yang dihadapi jajaran KPU dan Bawaslu jelang Pilkada 2015 adalah
lambatnya pencairan anggaran Pilkada dari pemerintah daerah setempat. Ada
dugaan, ini terkait adanya kepentingan dari calon petahana (incumbent).
Anggota
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini atau akrab
disapa NHS mengingatkan agar mereka berhati-hati menyikapi hal ini.
Soal
anggaran tidak menutup kemungkinan menjadi alat tawar (bargaining) calon
incumbent dengan penyelenggara Pemilu, ungkap NHS saat menjadi narasumber
acara bimbingan teknis jajaran KPU dan Bawaslu di Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, Rabu (29/4/2015).
Dalam
kondisi seperti itu, NHS menyarankan agar KPU dan Panwas dapat menjalin
hubungan baik, karena tidak ada yang dapat membantu mereka. Kelompok masyarakat
seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau media massa rata-rata sudah
terkooptasi dengan kepentingan pemerintah lokal.
Memang
hubungan mesra kadang menimbulkan kesan ada kongkalikong. Tapi kalau ribut terus
kayak Tom and Jerry. Kayak suami istri lah, kadang ribut kadang mesra,
terang dosen di Fisipol Universitas Diponegoro, Semarang, Jateng, disambut
tepuk tangan. (Arif Syarwani)