Benteng,
DKPP –
Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menjadi satu-satunya daerah yang akan
menghelat Pemilukada 2017 di Provinsi Bengkulu. Sebagai upaya persiapan
menghadapi Pemilukada 2017, KPU Benteng menyelenggarakan Bimbingan Teknis
(Bimtek) Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Kecamatan
Pemilukada Benteng 2017 di Puncak Tahura, 28 – 31 Juli 2017.
Anggota DKPP RI, Saut Hamonangan
Sirait didaulat sebagai pemateri
pada Bimtek tersebut. Dalam paparannya, Saut mengungkapkan bahwa Islam di
Indonesia adalah yang terbaik di dunia, tetapi lupa sejarah. Seringkali
menganggap bahwa seolah-olah Pemilu ini tidak ada kaitannya dengan Islam.
“Salah, jika dikatakan
bahwa Pemilu adalah anti Islam. Senada dengan Prof. Jimly, sejarahnya, Pemilu
pertama yang diadakan adalah ketika pemilihan pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad.
Bukan karena keturunannya, tetapi dipilih langsung oleh rakyat,†tuturnya.
Proses pemilihan saat itu
merupakan pemilihan yang luar biasa. Kematangan dalam memilih sudah tercipta
ketika memilih kepemimpinan pasca Nabi Muhammad, padahal saat itu belum modern
seperti sekarang ini. Yang kemudian oleh Barat ditiru dan dimodifikasi.
“Makanya, jika ada umat
Islam di Indonesia yang tidak menjalankan proses pemilihan, merupakan sebuah
bentuk pengingkaran terhadap sejarah paling awal,†ungkapnya.
Pemilu bukan hal baru,
tapi senantiasa diimbuhi dengan proses-proses yang tidak diimbangi dengan
moralitas. Dimana-mana pasti terjadi, upaya melakukan kecurangan, manipulasi
hasil suara, money politik, terutama
di negara berkembang. Namun, semua sepakat bahwa pemilu dapat membawa sesuatu
yang lebih baik bagi rakyat.
Meskipun Pemilihan
langsung pasca reformasi belum nampak dampaknya bagi rakyat. Namun, nantinya, rakyat
akan tahu bagaimana memilih pemimpin yang akan memperkuat ekonominya, pemimpin
yang akan memperkuat kesehatannya, memperkuat pendidikannya, dan memperlancar
segala sarana transportasi secara maksimal.
“Jika money politik hilang, maka pemimpin tidak akan korupsi. Akan
tetapi, jika money politik terus ada,
maka pemimpin korup juga akan terus ada. Bagaimana cara mencegah hal-hal
tersebut, maka muncullah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk
mengembangkan pola-pola etik,†tuturnya. [Nur Khotimah]