Banten, DKPP- Belajar dari mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk pemilu yakni mencapai kisaran 40 trilyun dan sosial cost
berupa konflik yang terjadi di masyarakat, Ketua DKPP Dr. Harjono menegaskan bahwa
political cost sebagai imbas pemilu dapat dikurangi jika iklim demokrasi
dibangun.
Hal tersebut
disampaikannya saat memberikan materi tentang kode etik penyelenggara pemilu pada kegiatan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Selasa (2/10) di Banten.
Menurut Harjono
penyelenggara pemilu adalah warna negara istimewa karena menjadi bagian dari
proses pemilu. Sebagai
penyelenggara pemilu mereka mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi, menyadarkan
dan mengenalkan pada masyarakat apa pemilu itu, selain tugas utama mereka sebagai penyelenggara.
“Saya berharap penyelenggara pemilu di Provinsi Banten
tidak hanya tahu tugasnya tetapi juga mensosialisasikan tentang pemiluâ€, kata Harjono
Kegiatan yang di
selenggarakan di Hotel Sol Marina, Serpong ini diikuti oleh 40 orang komisioner Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. (Sumber: Bahtera Penulis: Irmawanti, Editor: Dio)