Jakarta, DKPP- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
2017 saat ini sudah masuk tahap rekapitulasi. Banyak peristiwa yang menjadi
catatan khususnya mulai pada proses pemungutan suara sampai sekarang. Tiga
lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU,
Bawaslu, dan DKPP, Kamis (23/2), mengadakan rapat untuk membahas perkembangan
hasil Pilkada 2017 tersebut.
Rapat yang rutin
dilakukan oleh tiga lembaga atau biasa dikenal pertemuan tripartit itu
dilaksanakan secara tertutup di ruang rapat DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta.
Hasil rapat kemudian disampaikan dalam sebuah konferensi pers.
Konferensi pers
disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU Juri Ardiantoro,
dan Ketua Bawaslu Muhammad. Secara umum Prof. Jimly mengatakan bahwa
pelaksanaan Pilkada 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman, lancar, dan damai.
Namun begitu harus diakui, masih ada kekurangan di beberapa titik.
“Misalnya,
informasinya ada 71 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu terkait
pemungutan suara ulang (PSU). Tetapi yang ditindaklanjuti baru di 40 TPS.
Sebanyak 27 TPS di Sangihe mengalami penundaan karena faktor cuaca,†ungkap
Prof. Jimly.
Prof. Jimly
menambahkan, setidaknya ada tiga sumber masalah yang dapat dicatat dari Pilkada
2017. Pertama soal regulasi baru yang
berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Kedua soal administrasi penyusunan daftar
pemilih. Ketiga soal petugas lapangan yang kebanyakan masih baru sehingga
kurang berpengalaman.
“Di regulasi yang
baru sekarang ini tidak diatur soal TPS khusus seperti di Lapas atau rumah
sakit. Saya lihat sendiri di Lapas banyak sekali yang kehilangan,†terang dia.
Ketua Bawaslu
Muhammad pun menekankan bahwa soal daftar pemilih (DPT) menjadi masalah utama
dalam Pilkada 2017. Khusus di DKI Jakarta, yang kemungkinan besar akan terjadi
Pilkada putaran kedua pada 19 April 2017, Muhammad meminta KPU untuk
memperbaiki masalah DPT ini.
Kinerja KPU memang
sedang disorot oleh berbagai pihak. Ketua KPU Juri Ardiantoro memastikan, untuk
putaran kedua Pilkada DKI nanti dia meminta kepada jajaran KPU DKI Jakarta
harus meningkatkan pelayanan kepada pemilih. Di antaranya adalah memastikan
tidak boleh ada hambatan bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.
“KPU harus
memfasilitasi semua yang dibutuhkan pemilih. Kemudian juga harus memastikan
soal keadilan bagi paslon,†ujar Juri.
Secara khusus rapat
ini juga membahas soal kelanjutan Pilkada DKI Jakarta. Prof. Jimly menyebut,
Pilkada DKI harus menjadi perhatian lebih karena selain telah menjadi isu
nasional bahkan internasional, juga menjadi ukuran Pilkada di Indonesia.
Menurutnya,
semua harus
berhati-hati dengan Pilkada DKI. Tetapi, selain berhati-hati, Pilkada DKI juga
dapat dimanfaatkan untuk mendorong menjadi contoh Pemilu yang baik.
“Kami telah sepakat
akan menjadikan putaran kedua Pilkada DKI ini sebagai percontohan nasional.
Kami semua siap membantu. Pertama, soal kampanyenya harus sukses. Kedua soal
partisipasi pemilihnya. Sekarang 74,22 persen sedangkan targetnya 77,50 persen.
Semua pihak mari dijadikan periode kedua ini bisa terlibat,†tutur Prof. Jimly.
Hadir dalam rapat
tripartit ini dari KPU: Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia
Rizkiansyah, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ida Budhiati, Hasyim Asyari,
Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Dari Bawaslu yang hadir adalah Muhammad, Nelson
Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro.
Dari DKPP yang hadir Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Nur Hidayat Sardini, Dr.
Valina Singka Subekti, Prof. Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, dan Kepala
Biro DKPP Ahmad Khumaidi. [Arif Syarwani]