Medan, DKPP-
Masyarakat Medan adalah masyarakat plural sampai awal tahun 50an. Dengan kondisi itu, Medan menjadi kota yang
sangat kompleks karena
segala suku bangsa di Indonesia ada di kota
ini. Oleh
karena itu,
Medan khususnya dan
Sumatera Utara pada umumnya dapat menjadi barometer dan
menjadi miniatur
Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Prof Jimly
Asshiddiqie pada acara
Rapat Koordinasi
(Rakor) Stakeholder dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan
Walikota/Wakil Walikota
di Kota Medan. Terhadap Pilkada 2015 di Medan, beliau meminta penyelenggara Pemilu
untuk mengedepankan netralitas, independen, dan melayani dengan sebaik-baiknya.
“Mengurusi
dua
calon ini mudah.
Penyelenggara harus memastikan keduanya
dilayani dengan baik. Juga kepada pemilih, karena mereka adalah para pemilik
kedaulatan,†tutur Prof Jimly saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi
(Rakor) Stakeholder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan
Walikota/Wakil Walikota Medan di Hotel
Soechi Internasional,
Medan, Senin (30/11).
Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa
roh yang
paling penting dalam
penyelenggaraan Pemilu adalah independensi
dan netralitas. Selanjutnya adalah menjalankan fungsi pelayanan. Bersamaan dengan itu para
peserta juga harus menjaga integritas.
“Masing
masing peserta jangan mengurusi satu dengan yang lain. Berlomba-lomba saja untuk
merebut simpati rakyat pemilih.
Sebab
begitu mengurusi calon yang lain maka akan melakukan negative campaign,†katanya.
Prof Jimly menyarankan, antara
paslon dengan paslon membangun tradisi positive
campaign, karena ini salah satu faktor
etika bagi peserta
Pemilu. Sekarang menang belum ada aturan dan
undang-undang
yang mengatur kode etik peserta
Pemilu. Yang ada baru kode etik penyelengara Pemilu.
Di hadapan peserta yang terdiri atas penyelenggara Pemilu se-Kota Medan, unsur pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat,
civitas akademika, tokoh agama,
OKP/LSM, media masa, Dandim/Kodim, Polres,
dan kaum disabilitas/penyandang
cacat, Guru Besar Hukum Tata Negara
Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa Sumatera
Utara dapat menjadi barometer
penting bagi penyelenggara
Pemilu berintegritas. Kota Medan dapat menjadi contoh untuk
pengembangan dalam mengadvokasi
kebijakan baru yaitu mengenai etika
peserta,
etika
partai
politik,
dan iktikad paslon.
Pilkada Kota
Medan yang berintegritas bisa menjadi
contoh untuk dipromosikan
pada tingkat
nasional. (Umi
Nazifah)