Jakarta, Kompas – Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan
bahwa tak perlu khawatir dengan banyaknya penyelenggara Pemilu yang
diberhentikan tetap. Pasalnya, mereka yang dipecat itu tidak ada kaitannya
dengan Pemilu 2014 melainkan kasus-kasus yang terjadi pada Pemilu Kepala
Daerah.
“Mereka yang dipecat adalah para
komisioner KPU lama yang berpihak dengan incumbent dalam
Pemilukada,†kata Jimly Asshiddiqie saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Pemilu
2014: Kesiapan dan Tantangannya di Ruang Rapat Redaksi Kompas, Rabu
(19/02) tadi siang.
Selain Ketua DKPP, narasumber lainnya
adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulva, Ketua KPU Husni Kamil Manik,
Anggota Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Asops Polri Arif Wachyunadi, mantan
Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau
Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifudin.
Pria yang pernah dinobatkan sebagai News
Maker Tahun 2008 oleh Metro TV itu menginformasikan
bahwa jumlah penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap hingga Pebruari 2014
sebanyak 199 orang. Sedangkan anggota penyelenggara Pemilu yang diberhentikan
sementara sebanyak 13 orang dan yang diberi sanksi peringatan tertulis sejumlah
114 orang. “Namun anggota penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi jauh lebih
banyak, yaitu 419 orang,†jelas mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Dia pun memastikan bahwa DKPP selaku
lembaga yang dipimpinnya tidak akan turut campur dalam urusan teknis Pemilu.
Pihaknya hanya akan mengawal penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. “Kami
akan menjaga asas-asas penyelenggara Pemilu,†jelas Jimly.
Guru besar hukum tata negara UI itu
menambahkan bahwa Pemilu 2014 jauh akan lebih baik dari pada Pemilu-Pemilu
sebelumnya. Pasalnya, ada beberapa alasan.Pertama, dari aspek regulasi
jauh lebih siap. Kedua, dalam Pemilu 2014 tidak ada incombent.
“Ada hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yang menyatakan
bahwa trend partisipasi Pemilu 2014 akan meningkat,†tutup
dia. (ttm)