Jakarta, DKPP – Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada
seluruh penyelenggara Pemilu untuk tetap fokus terhadap pelaksanaan Pemilukada
serentak yang akan dilaksanakan pada Desember ini. Tujuannya agar pelaksanaan
Pemilukada terlaksana dengan baik dan menghasilkan Pemilu yang berintegritas.
“Ada banyak tantangan bahkan ancaman
untuk persiapan Pemilukada Serentak ini,†katanya saat memberikan sambutan
dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan
Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, Selasa (23/6).
Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim
Pemeriksa Daerah ini diikuti oleh Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi
Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Provinsi
se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu.
Dia mencontohkan terkait dengan
anggaran. Awalnya anggaran baik untuk KPU dan Bawaslu mengalami kendala. Akan
tetapi sekarang sudah beres. Namun begitu masalah anggaran sudah
beres, lalu muncul temuan BPK. “Temuan ini dimasalahkan. Masalah ini bisa saja
diciptakan. Tujuannya entah untuk apa. Bisa saja untuk memperburuk keadaan.
Bisa saja orang mengait-ngaitkan dengan segala sesuatu termasuk membangun
opini agar sebaiknya Pemilukada ditunda,†kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi
itu.
Pakar hukum tata negara di
Universitas Indonesia meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu khususnya
yang akan melaksanakan Pemilukada serentak tidak perlu khawatir. “Kita tidak
usah terganggu. Temuan BPK itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Sebaiknya
kita fokus saja dengan persiapan Pemilukada. Tetepi bagi KPU masalah ini juga
harus diselesaikan,†tutur dia.
Jimly menambahkan bahwa potensi
ancaman lain Pilkada yaitu keamanan. Berdasarkan informasi dari Kapolri, tidak
ada pos anggaran dana untuk pengamanan Pemilukada baik itu APBN maupun APBD.
Padahal, salah satu masalah krusial Pemilukada adalah keamanan. “Tingkat
emosionalitas dalam Pilkada jauh lebih tinggi dibandingkan Pilpres,†katanya.
Masalah krusial lainnya adalah
terkait dengan konflik di tubuh partai yang saat ini sedang terjadi.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu sudah dalam posisi yang benar, yaitu tercermin dari
peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. [teten jamaludin]