Jakarta, DKPP – Ketua DKPP,
Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan dari pengurus INTI (Perhimpunan Indonesia
Tionghoa) dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Senin (7/11).
Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh awak media, Jimly menjelaskan
bahwa semua warga Indonesia yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara
Indonesia sejak lahir maka dia memiliki hak yang sama.
“Jangan ada masalah etnis. Orang Indonesia
berasal dari berbagai latar belakang, ada Arab, Tionghoa, dan kita pun memiliki
berbagai suku bangsa, jumlah bahasa pun sebanyak 726. Menurut konstitusi, saat ini semua yang lahir
di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir, itu memiliki
status yang sama. Semua asli, sepanjang sejak lahir sudah menjadi warga negara
Indonesia. Ini disebut dengan natural
born citizen,†jelas Jimly.
Menurutnya, di
Indonesia sudah banyak kepala daerah non muslim yang terpilih secara demokratis
di daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Misalnya, Walikota Solo yang
beragama non muslim dan tokoh dari Tionghoa. Meskipun demikian, tidak menjadi
permasalahan bagi warga Solo. Contoh lain, Jimly menyebutkan bahwa di Amerika
mayoritas penduduknya adalah non muslim, namun di sana terdapat sepuluh
kepala daerah muslim yang terpilih dan tidak ada permasalahan. Hal tersebut
disebutnya sebagai perkembangan.
“Biarkan semua
calon berkompetisi merebut simpati rakyat pemilih dan jangan sampai persaingan
memperebutkan
kepala daerah menganggu kerukunan antarumat beragama dan antaretnis yang
menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang plural,†terang Jimly.
Budi S
Tanuwibowo, Sekjen dari INTI menambahkan bahwa mereka akan berkomitmen untuk
meneguhkan kembali serta merajut silaturahmi yang sedang terkoyak.
“Dalam situasi
nasional seperti saat ini, kami dari INTI sedang mengintensifkan dialog dan silaturahmi dengan
berbagai pihak agar di antara kita tidak timbul salah paham hanya karena kepentingan
politik sesaat. INTI sebagai organisasi tidak berpolitik dan membebaskan
anggotanya memilih siapa saja tanpa harus melihat ikatan primordial baik itu
agama, suku, maupun kepercayaan lain,†tegas Budi dalam pertemuan yang
diselenggarakan di kantor DKPP. (Foto dan berita: Irmawanti)