Manado,
DKPP – Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menuturkan agar
penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, harus hati-hati dengan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurutnya,
Pilkada punya potensi masalah lebih serius dibanding Pemilu yang lain semisal
Pemilu legislatif dan Pemilu presiden. Apalagi Pilkada saat ini digelar secara
serentak.
Kita
belum tahu serentak ini. Ini pertama kali. KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan
dengan baik, ujar Prof Jimly dalam acara sosialisasi kode etik
penyelenggara Pemilu di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu
(8/4).
Sesuai
jadwal, di Sulawesi Utara pada 2015 akan dilaksanakan delapan Pilkada serentak,
yakni satu Pilkada gubernur, tiga Pilkada walikota, dan empat Pilkada
kabupaten. Prof Jimly menyebut, Sulut adalah provinsi yang pengaduan kode
etiknya tidak terlalu banyak dibanding provinsi lain.
Ada
27 pengaduan dari Sulut. Tapi lumayan banyak penyelenggara Pemilu yang telah
diberhentikan oleh DKPP, ada sembilan orang, beber dia.
Untuk
mengantisipasi pengaduan etik terkait pelaksanaan Pilkada, Prof Jimly
menambahkan, DKPP memiliki agenda sosialisasi dan focus group discussion (FGD)
kode etik penyelenggara Pemilu di sembilan provinsi yang ada Pilkada
gubernurnya. Sulut menjadi provinsi pertama penyelenggaraan acara ini. (Arif
Syarwani)
Editor: Dio