Yogyakarta, DKPP – Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqie menjadi keynote speech dalam kegiatan Seminar Nasional XXVII AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) dengan tema “Pemilu Serentak 2019†yang bertempat di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis (27/4).
Kegiatan yang diprakarsai oleh
AIPI bekerjasama dengan Dewan Kohormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL
UGM) dihadiri kurang lebih seratus orang yang terdiri atas anggota dan pengurus
AIPI, anggota legislatif, mahasiswa, dosen, dan para praktisi politik serta elemen
masyarakat
lainnya.
Ketua DKPP menyatakan bahwa kualitas
penyelenggaraan Pemilu harus ditingkatkan, salah satunya melalui penguatan
etika. Dirinya mengingatkan bahwa pencegahan persoalan etika dalam konteks
penyelenggaraan Pemilu sangat penting. Penyelenggaraan Pemilu akan berfungsi
efektif apabila tidak hanya mengandalkan peraturan hukum (rule of law) tetapi juga peraturan etika (rule of ethics), sehingga menimbulkan integritas, agar demokrasi
tidak sekedar formalistik dan prosedural.
“Dari pengalaman selama ini,
sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari penyelenggara Pemilu saja,
tetapi lebih banyak dari peserta Pemilu, yaitu partai politik dan kandidat,â€
ungkap Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.
Jadi, tidak hanya etika
penyelenggara Pemilu, tetapi juga etika peserta Pemilu. Ia menilai DKPP butuh
ditransformasi menjadi Dewan Etik Penyelenggaraan Umum (DEPU).
“Bukan hanya etika
penyelenggara Pemilu yang harus dijaga, tapi juga etika peserta Pemilu karena
ini sumber masalahnya.
Kita ingin Pemilu menghasilkan pejabat-pejabat publik yang bisa
diandalkan. Jadi, penyelenggaraan Pemilu
tak boleh lepas dari etika,†pungkas Ketua ICMI periode 2015-2020.
Selain itu, Ketua DKPP juga
mengusulkan supaya pelanggaran etik oleh peserta Pemilu harus diberikan sanksi
tegas, misalnya sanksi diskualifikasi. Menurutnya sanksi seperti itu lebih
ditakuti dari pada sanksi hukum yang berupa hukuman penjara.
“Hukum itu tidak mungkin bisa
tegak kalau kehidupan bersana kita tidak beretika. Seperti etika politik, etika
Pemilu, harus jadi pegangan untuk menjamin terciptanya Pemilu yang
berintegritas,†tutupnya.
Seminar Nasional ini dibuka
dengan sambutan dari Ketua umum AIPI Alfitra Salamm, dilanjutkan perwakilan
Dekan FISIPOL UGM Wawan Mas’udi, dan resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh
Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuono X. Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo sebagai keynote speech mengawali
pembahasan Pemilu serentak 2019 dan
dilanjutkan oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie.
Tampak hadir narasumber utama lainnya
yakni Pengurus Pusat AIPI Prof. Syamsudin Haris, Anggota DKPP RI Dr. Nur
Hidayat Sardini, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Pansus RUU Pemilu
Lukman Edy, dan Mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka C.W. (Sandhi Setiawan)