Medan, DKPP- Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Senin (30/12),
menyelenggarakan Rapat Koordinasi
(Rakor) Stakeholder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Antisipatif Pemilihan
Walikota/Wakil Walikota. Acara diselenggarakan di Hotel
Soechi, Kota Medan. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu narasumber
pada acara tersebut.
Bersama
Prof Jimly hadir pula Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad. Ketua DKPP mengharapkan acara ini dapat menjadi ajang untuk bertukar pikiran para pihak (stakeholder) yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, dan secara
khusus penyelenggaraan Pilkada di Kota Medan.
“Karena
masalah ini serius kita harus paham. Secara umum Sumatera Utara mendapat perhatian,
khususnya dari DKPP dalam urusan yang
berkaitan dengan integritas kepemiluan,†terang Prof Jimly.
Yang disampaikan Prof Jimly cukup beralasan. Sejak DKPP berdiri pada 2012 sampai 2015, Sumatera Utara menjadi
daerah yang jumlah pengaduannya paling banyak bersama Papua dan Jawa Timur.
Prof Jimly menduga, faktor yang menyebabkan banyaknya pengaduan dari Sumut kemungkinan
karena masyarakatnya yang aktif. Namun, semua itu dapat dilihat sebagai hal yang positif.
“KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi hal ini. Bekerjanya mesti ekstra
keras, karena sedikit saja ada masalah dilaporkan ke DKPP,†ungkapnya.
Di hadapan peserta yang terdiri atas penyelenggara Pemilu se-Kota Medan, unsur pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat,
civitas akademika, tokoh agama,
OKP/LSM, media masa, Dandim/Kodim, Polres,
dan kaum disabilitas/penyandang
cacat, Guru Besar Hukum Tata Negara
Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa Sumatera
Utara dapat menjadi barometer
penting bagi penyelenggara
Pemilu berintegritas. “Sukses Sumatera Utara, sukses Indonesia,†ujarnya optimistis. (Umi Nazifah)