Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menilai kehidupan demokrasi di Indonesia masih berfokus pada demokrasi prosedural yakni bagaimana menghasilkan wakil-wakil rakyat baik Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Belum menyentuh pada demokrasi substansial yakni bagaimana menata dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Hal ini disampaikan Dr. Harjono dalam acara “Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media) dengan tema “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Pemilu untuk Pemilu Berintegritas” dan Peluncuran Buku Pemilu di Indonesia”, yang digelar di Hotel Ashley, Selasa (26/2/19).
“Sayangnya kalau kita bicara demokrasi substansi, biasanya sudah tidak hingar bingar seperti sekarang ini. Padahal ini penting, bagaimana negara ini masa depannya kelak,” kata Harjono.
Menurut Harjono, persoalan pemilu hanya digunakan dan diingat lima tahun sekali. Karenanya, semua komponen bangsa perlu memikirkan yang lebih substansial yakni membawa perubahan lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Semua komponen bangsa juga perlu menyadari bahwa pemilu punya fungsi integratif artinya menyatukan semua komponen bangsa dan bukan memecah belah.
“Karena ada pikiran pikiran di pemilu ini, mati hidup, saya harus menang. Oleh karena itu kita perlu memikirkan bagaimana demokrasi yang substansif ini bisa terus berlangsung di negeri kita,” lanjutnya.
Buku Pemilu di Indonesia karya Prof. Dr Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana UI bersama Dr. Ida Budhiati, diluncurkan bersamaan dengan acara Ngetren Media yang menghadirkan para jurnalis, penyelenggara pemilu, pegiat pemilu dan mahasiswa.
Buku Pemilu di Indonesia merupakan persembahan para penulis bersama DKPP untuk memberikan literasi dan pengetahuan kepada khalayak bagaimana perkembangan pemilu di Indonesia sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu serentak 2019.
Turut hadir memberikan ulasan, Ketua DKPP Harjono, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Unpad, dan Prof Susi Dwi Harijanti. [Rumonang]