Pontianak, DKPP– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa persoalan distrust (ketidakpercayaan) adalah tantangan terberat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal itu disampaikannya di hadapan 500 lebih peserta, saat berorasi etik pada pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas DKPP pada Jumat (15/11) di Hotel Kapuas, Pontianak.
“Kita harus jaga Pemilu 2014 bisa dipercaya oleh publik sebagai pemilik kedaulatan. Kita harus yakinkan ke voters bahwa Pemilu nanti itu berintegritas,” ujar Jimly.
Menurut Jimly, yang paling bertanggung jawab mengembalikan kepercayaan publik tersebut adalah penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu harus benar-benar jujur dan adil dalam peneyelenggaraan Pemilu. Saat ini, terang Jimly, tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu sudah menurun. Tren semacam itu tidak lepas dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara.
“Sekarang ini kita tidak hanya mengenal trias politika tapi dikenal juga trias koruptika, di mana korupsi terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sempurna sudah,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Pemilu yang berintegritas sudah menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Semua negara saat ini punya Pemilu, tapi papar Jimly, itu pemilu-pemiluan. Salah satu ciri Pemilu yang berintegritas, tambah Jimly, harus menjalankan rule of law dan rule of ethic. “Kalau dalam bahasa agama, Pemilu jangan hanya bersyariah tapi juga harus berakhlak. Pemilu itu urusannya bukan hanya legal dan tidak legal, tapi juga baik dan buruk. Legal dan good,” tegasnya. (as)