Jayapura, DKPP Banyaknya pengaduan kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Papua, baik dari KPU dan Bawaslu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuat mereka sering merasa waswas dalam mengambil keputusan. Namun, Anggota DKPP sekaligus Komisioner KPU Ida Budhiati menyarankan agar tidak perlu takut selama mereka merasa benar dan tetap on the track dalam mengambil kebijakan.
“Penegakan kode etik itu jangan membuat kita takut salah. Itu harus dipahami sebagai rambu-rambu agar kita lebih cermat dan teliti dalam mengambil keputusan,” ujar Ida saat mengisi Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang kode etik penyelenggara Pemilu di Hotel Sahid, Jayapura, Papua, Sabtu (18/1).
Penyelenggara Pemilu, kata Ida, harus selalu siap mempertanggungjawabkan semua kerjanya. Tantangan untuk Pemilu 2014 memang lebih besar dibanding Pemilu sebelumnya. Saat ini, penyelenggara Pemilu dihadapkan pada masyarakat yang sudah semakin sadar dengan hukum. Sehingga, ketika merasa dirugikan mereka akam menempuh jalur hukum.
“Kita sekarang juga sudah masuk dalam era keterbukaan informasi. Itu artinya, kita dituntut untuk selalu melaporkan semua yang kita kerjakan. Jika masyarakat meminta penjelasan, ya kita harus siap memberikan penjelasan,” terangnya.
Dalam catatan Ida, pengaduan yang dinilai memenuhi syarat oleh DKPP jumlahnya sangat signifikan, hampir 70 persen. Itu menjadi indikasi, memang ada persoalan dengan penyelenggara Pemilu. Faktornya, jelas dia, bisa karena mereka tidak paham dengan regulasi, bisa juga mereka paham tapi sengaja melanggar. Ada juga faktor tidak tertib administrasi.
“Beban kita itu memang berat dan tahapannya simultan. Dan kelemahannya, kita suka lupa mendokumentasikan yang telah kita kerjakan. Padahal itu penting dan dibutuhkan saat kita dihadapkan pada gugatan hukum. Pernyataan verbal saja tidak cukup dalam proses persidangan,” ungkap Ida. (as)