Ketua DKPP, Heddy Lugito
Wartawan adalah profesi yang menuntut ketajaman indera, logika yang kritis, serta keteguhan hati. Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga yang menuntut integritas tanpa kompromi. Saat seorang wartawan menduduki jabatan pimpinan DKPP, Ia tidak sedang melompat. Melainkan berevolusi. Sebab dalam darahnya telah mengalir DNA integritas.
Heddy Lugito, wartawan senior yang menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia periode 2022–2027, memiliki rekam jejak panjang dan kredibel dalam dunia jurnalistik nasional, sebelum melangkah ke ranah pengawasan etika penyelenggara pemilu.
Pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 5 Juni 1960 ini memulai kerja profesionalnya sebagai wartawan di Majalah Tempo pada 1987. Karier jurnalistiknya makin moncer ketika bergabung dengan Majalah Berita Mingguan Gatra tahun 1994. Di Gatra Media Grup, ia telah mengenyam jabatan redaktur hingga dipercaya menjabat Pemimpin Redaksi, Direktur Pemberitaan, dan Wakil Pemimpin Umum.
Di luar ruang redaksi, Heddy juga aktif di berbagai organisasi pers. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, dan Sekjen Forum Pemimpin Redaksi Indonesia. Juga menjadi anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Pada 7 September 2022, Heddy dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota DKPP dari unsur masyarakat. Dan sehari kemudian ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DKPP. Publik pun menyaksikan perpindahan perannya dari penjaga integritas informasi menjadi penjaga marwah lembaga pemilu. Keberaniannya dalam bersikap teguh terhadap nilai-nilai etik di dunia pers mewarnai watak pengabdiannya dalam kerja-kerja pengawasan etik penyelenggara pemilu.
“Etika bukan aksesori demokrasi. Ia adalah inti dari semua perjuangan politik
dalam negara hukum yang demokratis,”
-Heddy Lugito-
Heddy tidak hanya bekerja mengawasi etika penyenggara pemilu, ia menuliskannya. Dari tangannya lahir dua buah buku tentang etika pemilu. Yang petama buku bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu” (diterbitkan Penerbit Buku Kompas 2024), disusul buku “Etika Penyelenggara Pemilu“ yang terbit 2025 dengan penerbit yang sama.
Bagi Heddy, pemilu adalah cermin martabat bangsa. Bila pemilu dijalankan dengan etika yang kokoh, citra bangsa akan terpancar sebagai bangsa yang jujur dan bermartabat. Sebaliknya, jika etika diabaikan, pemilu hanya menjadi ritual kekuasaan yang kehilangan maknanya. “Etika bukan aksesori demokrasi. Ia adalah inti dari semua perjuangan politik dalam negara hukum yang demokratis,” ujarnya pada suatu kesempatan.
Sebelum menduduki kursi Ketua DKPP, lulusan Fakultas Ilmu Budaya (sebelumnya bernama Fakultas Sastra) Universitas Diponegoro Semarang, Jurusan Ilmu Sejarah ini, pernah menjabat sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Pada 2015-2020 menjadi Komisaris PT Pelindo III (persero), kemudian menjabat Komisaris di PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri. Ketika diangkat menjadi Komisaris Pelindo III. Bersamaan itu, ia melepaskan jabatan Pemimpin Redaksi Gatra. “Agar objektivitas pemberitaan Gatra tetap terjaga,” katanya
Begitu pula setelah ditetapkan sebagai Ketua DKPP, wartawan yang sudah bekerja selama lebih 30 tahun di dunia jurnalistik ini, lebih memilih mundur dari jabatan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero). Heddy menegaskan bahwa DKPP tidak boleh “dimadu”. Lembaga ini, menurutnya, akan menjadi penjaga etik yang bersih, jika seluruh pimpinannya berada dalam posisi netral dan total.