Jakarta,
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelenggara Pemilu yang tersangkut
dengan politik uang. Karena masalah ini
menyangkut dengan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
“Kalau
ada penyelenggara Pemilu yang turun kredibilitasnya hanya karena masalah duit,
maka akan kami tindak tegas,†katanya saat memberikan sambutan Deklarasi Tolak
dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)
untuk Pilkada 2018 Berintegritas di Royal Kuningan Hotel, Sabtu (10/2/2018).
Ketua
Bawaslu RI Abhan menyampaikan bahwa tantangan dalam Pilkada yang akan
dilaksanakan 171 itu adalah politik uang dan politisasi SARA. Karena menurutnya,
politik uang akan berdampak mahalnya penyelenggaraan pemerintahan. Sementara
isu SARA akan menimbulkan ketidakharmonisan antarsesama atau terpecah belah
antarsuku bangsa. Pihaknya mengajak kepada seluruh elemen bangsa termasuk
partai politik yang terlibat dalam kepemiluan untuk berkontestasi secara fair
dan juga bersih.
“Komitmen
ini menjadi kunci bagi kita semua secara bersama-sama menciptakan setiap
tahapan Pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional dan politisasi SARA
dalam kampanye Pilkada,†katanya.
Ilham
Saputra, anggota KPU RI, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu. Pihaknya
mendukung langkah Bawaslu dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap politik
uang dan politisasi SARA. Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, politik
uang dan politisasi SARA merupakan racun demokrasi.
Hadir
dalam acara tersebut sejumlah fungsionaris partai politik, penyelenggara
pemilu, penggiat Pemilu, dan juga tamu undangan lainnya. Pada acara tersebut
dilakukan kegiatan simbolik penolakan terhadap politisasi SARA dan politik
uang. [teten jamaludin]