Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 240-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (30/8/2019), dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Teradu. Mereka adalah Thomas Dohu, Yosafat Koli, Lodowyk Fredrik, Jeffry Amazia Gaila dan Fransiskus Vincent Diaz.
Para Teradu diadukan oleh sesama penyelenggara Pemilu, yakni Thomas M. Djawa, Jemris Fointuna, Baharuddin Hamzah, Noldi Tadu Hungu, dan Melpi M. Marpaung selaku Ketua dan Anggota Bawaslu NTT. Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi NTT, Kota Kupang, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok aduan dari Pengadu dan mendengarkan jawaban dari Teradu, keterangan Terkait juga saksi yang dihadirkan dalam sidang.
Berdasarkan dalil aduan Pengadu, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu lantaran tidak profesional dalam melakukan verifikasi syarat calon pada tahapan pencalonan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Hal ini bermula dari laporan dari seorang bernama Nabopalasar terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTT pasca menetapkan calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Noni A. Nope dari Partai Demokrat. Laporan tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Para Teradu perkara nomor240-PKE-DKPP/VIII/2019 sedang memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar DKPP di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, Jumat (30/8/2019).
Setelah laporan memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi NTT karena merupakan domain/wilayah kewenangan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu Provinsi NTT.
“Setelah melalui proses klarifikasi dan kajian Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian memutuskan dalam rapat pleno terhadap laporan dari Nabopolasar Bansae memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” kata Pengadu.
Dalam sidang, Thomas Doğu membantah seluruh aduan Pengadu. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan verifikasi pencalonan Anggota DPRD Prov. NTT Pemilu 2019 mengacu pada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan verifikasi syarat calon pada tahap Pencalonan dilakukan sebagaimana diatur PKPU RI No: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang meliputi penelitian terhadap fotokopi e-KTP dengan parameter keabsahan, penelitian terhadap Form Model BB1-DPRD Provinsi, dan penelitian terhadap Form Model BB2-DPRD Provinsi.
“Selama proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat calon sampai penetapan DCT, tidak ada catatan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi NTT bahwa Sdri. Noni A. Nope tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. NTT Dapil NTT 8,” jelasnya
“Sedangkan proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat calon dilakukan secara terbuka dibawah pengawasan langsung Bawaslu Prov. NTT sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” imbuhnya.
Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm sebagai Ketua Majelis bersama Tim Pemeriksaan Daerah (TPD) Provinsi NTT, yakni Gadrida R. Djukana (unsur Masyarakat). [Humas DKPP]