Kendari, DKPP – Sebanyak 15 penyelenggara Pemilu diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (29/8/2019).
Pemeriksaan ini terjadi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 207-PKE-DKPP/VIII/2019 yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sultra.
15 penyelenggara Pemilu tersebut berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini. Semuanya berasal dari tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu enam orang dari KPU Provinsi Sultra, lima orang dari Bawaslu Provinsi Sultra dan lima orang KPU Kabupaten Buton.
Para Teradu dari KPU Provinsi Sultra terdiri dari Ketua dan lima Anggotanya, yaitu La Ode Abdul Natsir, Iwan Romo Banne, Al Munardin, Ade Suerani dan Muh. Nato Alhaq.
Sementara, para Teradu dari Bawaslu Provinsi Sultra adalah Ketua dan Anggotanya, yaitu Hamiruddin Udu, Munsir Salam, Ajmal Arif, Bahari dan Sitti Munadarma.
Sedangkan para Teradu dari KPU Kabupaten Buton juga merupakan Ketua dan Anggota, yaitu Burhan, Hikarni Ali, Rahmatia, Masgar dan Mansur Maora.
Mereka diadukan oleh Caleg DPRD Provinsi Sultra nomor urut 1 Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) Sultra 4, Muh. Ishak Zuhur terkait dengan perubahan perolehan suara yang diperoleh Pengadu dalam Pemilu 2019.
Para Teradu perkara 207-PKE-DKPP/VIII/2019 sedang memberi keterangan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis (29/8/2019).
Muh. Ishak mengungkapkan, berdasar hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, dirinya adalah satu-satunya caleg dari Gerindra di Dapil Sultra 4 yang memperoleh kursi DPRD Provinsi dengan raihan 2.883 suara.
Namun, hal itu berubah karena adanya cetakan foto salinan C1 Plano-DPRD Provinsi di TPS 05 Desa Mabulugo, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton yang dibawakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sultra, Hamiruddin Udu dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi pada 10 Mei 2019. Hamiruddin Udu merupakan Teradu 6 dalam perkara ini.
Dalam foto itu, jelas Muh. Ishak, jumlah suara Caleg DPRD Provinsi Sultra nomor urut 8 Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) Sultra 4, Haeruddin Konde. Suara Haeruddin Konde bertambah 30 suara dalam foto tersebut, dari 4 suara menjadi 34 suara.
“Bahwa atas dasar print foto tersebut, pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara langsung melakukan perubahan sebagaimana jumlah suara yang tercantum dalam print foto Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengurangi jumlah suara tidak sah pada Desa Mambulugo Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton,” terang Muh. Ishak.
Akibatnya, ia pun harus kehilangan kursi DPRD Provinsi Sultra karena “disalip” oleh Haeruddin Konde. Perolehan suara Haeruddin pun bertambah 30 suara menjadi 2.893 suara.
Padahal, tambah Muh. Ishak, KPPS TPS 05 Desa Mabulugo, kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton telah memutuskan perolehan suara DPRD Provinsi yang tertuang dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi pada 17 April 2019. Isi formulir tersebut di antaranya adalah Muh. Ishak meraih 5 suara, sedangkan Haeruddin Udu meraih 4 suara. Menurut Muh. Ishak, keputusan ini tidak menimbulkan keberatan dari semua saksi.
Dalam persidangan, semua Teradu pun mengakui adanya perubahan suara sebagaimana didalilkan Muh. Ishak. Namun, para Teradu menjelaskan bahwa perolehan suara sebenarnya dari Haeruddin Konde memang 34 suara.
Menurut para Teradu, hal ini akibat adanya kesalahan oleh PPK Kapontori, Kabupaten Buton, yang lalai karena salah menuliskan perolehan suara dari Haeruddin Udu.
Ketua KPU Kabupaten Buton, Burhan membantah jika proses pembetulan ini dilakukan secara seketika atau langsung saja. Menurutnya, pembetulan yang mengubah perolehan suara di atas sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) dan (5); Pasal 52 Ayat (4) dan (5); serta Pasal 67 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
Agenda sidang pemeriksan hari ini mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban teradu. Selain Pengadu dan Teradu, sidang ini juga dihadiri oleh tiga orang saksi, yaitu L.D Syarifudin, Iskandar Kasim dan Budi Amin. Sementara, Bawaslu Kabupaten Buton menjadi Pihak Terkait dalam sidang ini.
Sidang ini dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Muhammad selaku Ketua majelis bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari unsur Masyarakat, Hidayatullah sebagai Anggota majelis. [Humas DKPP]