Jayapura, DKPP – Tahun 2024 merupakan tahun politik yang berbeda dari sebelumnya selama Indonesia berdiri. Pada tahun ini terdapat dua pelaksanaan demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.
Setelah Pemilu serentak yang dilaksanakan 14 Februari 2024, hajat demokrasi selanjutnya yang akan dilaksanakan yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta semua pihak mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.
Hal ini dikatakan oleh Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Kota Jayapura, Sabtu (27/4/2024).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 20-an wartawan Kota Jayapura ini, ia pun juga berharap proses pengawasan ini juga dilakukan oleh segenap insan pers yang di Kota Jayapura maupun kota-kota lain di di seluruh Indonesia.
“Tanpa dukungan semua pihak, termasuk jurnalis, Pilkada mendatang tidak akan berhasil. Dukungan harus dilakukan mulai dari masyarakat, wartawan, pemerintah, partai politik, dan para pasangan calon kepala daerah,” jelas wanita yang biasa disapa Dewi ini.
Menurut Dewi, semua pihak harus saling bahu membahu untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, berkualitas, dan berintegritas. Karenanya, harus ada kolaborasi dari masing-masing elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, jurnalis, partai politik, hingga masyarakat awam, dengan atmosfer yang sarat integritas dan profesional.
Dalam kesempatan ini, Dewi juga mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun Provinsi Papua menjadi provinsi dengan tingkat pelanggaran KEPP tertinggi di Indonesia. Khusus untuk Pemilu 2024, terdapat tujuh perkara dugaan pelanggaran KEPP yang sedang ditangani oleh DKPP.
“Enam kasus lainnya masih antri. Masih dalam proses verifikasi materi dan lain sebagainya. Saya kebetulan di persidangan, jadi belum ada pelimpahan,” katanya.
Tim Pemeriksaan Daerah (TPD) Provinsi Papua unsur Masyarakat, Hanny Grasius Gladius Tanamal, yang hadir dalam kegiatan ini pun mengutarakan hal yang senada dengan Dewi.
“Mari kita bersama memberikan sosialisasi untuk masyarakat, sehingga masyarakat paham tentang hal baik dalam proses demokrasi,” jelasnya.
Hanny berharap Pilkada serentak Tahun 2024 dapat terlaksana lebih baik dan lebih beretika dari Pilkada edisi-edisi sebelumnya. Ia pun menyebut semua pihak harus bahu membahu untuk menekan isu netralitas ASN dan politik uang dalam Pilkada nanti.
“Jangan sampai hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara masyarakat,” jelasnya. [Humas DKPP]