DKPP Inisiasi Kongres Etika Bersama MPR dan KY

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) melakukan
kunjungan audiensi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rabu, 22/2.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi
anggota Dr. Nur Hidayat Sardini, Pdt. Saut H. Sirait, Prof. Anna Erliyana, Dr.
Valina Singka,  dan Sekjen, Gunawan
Suswantoro. Ketua MPR, Zulkifli Hasan dan Sekjen MPR, Ma’ruf Cahyono menerima
rombongan DKPP di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III Kompleks
Senayan Jakarta.

Dalam kesempatan audiensi tersebut,
Ketua DKPP menjelaskan ikhwal berdirinya DKPP sebagai lembaga penegak kode etik
penyelenggara Pemilu, kinerja dan prestasi selama lima tahun masa tugasnya. Dan
bahwa sebelum kehadiran DKPP, terkait persoalan etik hanya dibahas
secara internal dalam sebuah lembaga.

“DKPP
dibentuk tanggal 12 Juni 2012 dan akan berakhir pada 12 Juni 2017 ini. Selama lima tahun masa tugasnya, DKPP
telah memelopori sistem peradilan etika di Indonesia yakni sebagai satu-satunya
peradilan yang melakukan sidangnya secara terbuka,”
tutur Jimly.

Kemudian
Jimly mengutarakan maksud dan tujuan audiensi yakni mengajak ketua MPR untuk melakukan sosialisasi
terhadap Ketetapan MPR No 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan
bernegara melalui kegiatan konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Menurut
Ketua DKPP, sosialisasi terhadap Ketetapan MPR ini sangat penting, mengingat
makin banyak pejabat negara yang kurang memperhatikan persoalan etika dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya. Kalau ini terus berlanjut, akan menimbulkan preseden
buruk di masa depan.

“DKPP
berinisiatif menyelenggarakan konferensi “etika berbangsa dan bernegara”yang akan melibatkan semua pimpinan
atau perwakilan Lembaga Penegak Kode Etik di semua sektor/bidang di Indonesia,”
ungkapJimly.

Jimly
menambahkan bahwa pada bulan Maret yang akan datang DKPP akan melakukan
audiensi ke Komisi Yudisial untuk maksud yang sama.

Ketua MPR menyambut dengan antusias
inisiatif DKPP tersebut. Menurut dia, persoalan etika kehidupan berbangsa dan
bernegara harus terus dikedepankan dan disosialisasikan. Tujuannya
adalah, agar etika kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih dipahami dan
dimengerti masyarakat.

“Saya setuju kita
menyelenggarakan konferensi nasional. Apalagi saat ini kita merasakan kebutuhan
akan etika semakin mendesak”, kata Zulkifli.

Ketua DKPP dan Ketua MPR kemudian memerintahkan
kepada masing-masing Sekjen untuk menindaklanjuti rencana ini. Diharapkan
kegiatan  ini dapat terlaksana pada bulan
April 2017.

Sebelum
audiensi berakhir, Zulkifli memberikan apresiasi terkait keberhasilan DKPP
dalam menjaga integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara Pemilu. Ke
masa yang akan datang politisi dari Partai Amanat Nasional ini, berharap
persoalan etika dapat terus dikembangkan, dan menjadi pegangan bersama.

Turut
hadir dalam audiensi, Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi, Kepala Bagian Umum
Yusuf, Kepala Bagian Persidangan Osbin Samosir, Kasubbag Pemanggilan Soleh, Kasubbag
Wilayah II  Titis Adityo Nugroho,Tenaga
Ahli DKPP Ferry Faturokhman, Ph.D,    M.
Saihu beserta staf di lingkungan Sekretariat DKPP. [Diah Widyawati]